Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin [Dok. Antara/Rivan Awal Lingga]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui strategi testing yang dijalankan pemerintah selama ini untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) salah sasaran. 

"Testing tracing isolasinya ya ini. Kita tuh enggak disiplin. Cara testing-nya salah. Testing-nya banyak, tapi kok naik terus. Habis, dites orang kayak saya. Setiap kali mau ke Presiden dites. Barusan saya di-swab. Seminggu bisa lima kali swab karena masuk Istana," kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

Budi mengatakan seharusnya testing dalam masa pandemi tidak seperti itu. Testing, menurutnya, digencarkan kepada orang-orang yang suspek.

"Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti lima kali standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testing-nya secara epidemiologi," kata dia.

Diketahui, WHO menargetkan jumlah tes per minggu suatu wilayah adalah 1 banding 1.000 populasi. Dengan rasio tersebut maka Indonesia harus menggelar 267 ribu tes setiap pekan.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menyebut jumlah tes terkait Covid-19 yang dilakukan Indonesia telah melampaui target WHO.

"Pada tanggal 10 Januari 2021, jumlah orang yang diperiksa mingguan sudah mencapai angka 290.764 orang atau sudah melebihi target WHO sebesar 107,69 persen," kata Wiku dalam keterangan pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (19/1).

Kapok Pakai Data Kemenkes

Pada acara yang sama, Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini mengaku kapok menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk program vaksinasi Covid-19.

Ia lebih memilih menggunakan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi kepada masyarakat.

"Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil," kata dia

"Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, based-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," imbuhnya.

Pemerintah diketahui menargetkan pemberian vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan, terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

Lebih lanjut Budi mengatakan pada distribusi 1,2 juta vaksin tahap pertama beberapa waktu lalu menemui sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait tempat penyimpanan vaksin.

Ia menyebut, lemari cold chain yang digunakan untuk penyimpanan vaksin tidak mencukupi.

Kapasitas yang tak mencukupi itu menurutnya karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan.

"Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya," kata dia.

Ia mengatakan, vaksin-vaksin penyakit lain itu menumpuk lantaran kurang digunakan sejak Covid-19 di Indonesia.

"Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic," kata dia. (CNN Indonesia)