Ilustrasi [Dok. Kompas/Garry Lotulung]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dalam memasuki 2021, pemerintah akan terus menyeimbangkan krisis kesehatan dengan pemulihan ekonomi hingga vaksinasi massal tercapai. Group Research DBS Philip Wee menuturkan rupiah diperkirakan lebih stabil di kisaran 14.000-15.000 per dolar AS pada 2021 setelah bergejolak pada 2020.

Sebagaimana diketahui, rupiah anjlok 17% menjadi 16.625 per dolar AS pada Maret saat wabah Covid-19 menyebabkan kelangkaan dolar AS secara global. "Itu didominasi oleh dampak pandemi di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan keselamatan masyarakat dengan mata pencaharian," katanya saat webinar, Jumat (4/12/2020).

Sementara itu, jumlah kasus penderita corona di Indonesia tertinggi di ASEAN dengan angka penderita terakhir terakumulasi melampaui 500.000. Sebab itu awal tahun ini, pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menutup tempat umum, membatasi penggunaan kendaraan umum, dan mengurangi perjalanan antar provinsi, ketimbang menerapkan lockdown penuh.

Langkah tersebut, menurut dia diambil dengan mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Sementara itu, pemerintah daerah juga menerapkan beberapa langkah-langkah pencegahan di wilayah masing-masing. "Hal itu memang membantu memperlambat namun tidak menghentikan penyebaran infeksi," kata dia.

Dengan penerapan berbagai pembatasan, PDB kuartal kedua 2020 menyusut dari -5,3% secara tahunan namun mulai membaik ke angka -3,5% pada kuartal ketiga. Angka ini mengalami kontraksi yang tajam namun lebih kecil dari negara tetangga di kawasan lain. Di sisi lain, terkait suku bunga menurut dia saat ini harus menikmati kondisi carry trade, yakni aksi ambil untung dari selisih tingkat suku bunga antar negara. "Keadaan saat ini mendukung untuk peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia," ujar dia.

Pasalnya likuiditas global mengalami surplus dengan tingkat margin diskon yang rendah meski terdapat optimisme dari vaksin Covid-19. Pemerintah di berbagai negara juga kemungkinan tidak akan menghentikan kesepakatan. Selain itu pemerintah juga kemungkinan tidak memberi sinyal pengetatan hingga akhir 2021 untuk beberapa waktu. "Maka dari itu pemburu imbal hasil harus mengarahkan pemodal ke dalam aset rupiah, yang belum banyak tersentuh," ucapnya.