Denni Puspa Purbasari , Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden (Foto: KSP)

DIALEKSIS.COM | Jakarta-  Stabilitas data penurunan jumlah rupiah yang terjadi sekarang tidak akan mencapai titik krisis moneter seperti tahun 1998. Pemerintah tidak panik, tetapi sekarang lebih mawas dan mengobservasi data market Indonesia dan kejadian di dunia Internasional.

Pernyataan itu ditegaskan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari dalam DBS Asian Insight Seminar bertema ‘A Look into Stability and Sustainability: Political and Economic Perspective’ di Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Seminar ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta pengamat politik Yunarto Wijaya.

Terkait kondisi ekonomi saat ini, Denni juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman sebagai negara yang pernah mengalami krisis-krisis sebelumnya. "Karena itu percayalah, pemerintah dapat melakukan aksi pencegahan agar kita tak jatuh dalam krisis," katanya.

Menurut Arief Wana sebagai pengamat ekonomi, tidak dipungkiri bahwa serangan dollar akan berkelanjutan. Ia mengawali bahwa ketika dilihat dari trade war dan kenaikan suku bunga amerika, impresi kekuatan dollar akan terus berkelanjutan. Namun serangan dollar tidak akan bersifat terus menerus, karena kekuatan dollar akan menghambat ekspor dan perkembangan ekonomi Amerika Serikat.

"Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK akan sangat berpengaruh. Stabilitas menjadi suatu tema yang sangat penting dalam jangka waktu dekat ini. Bank Indonesia akan terus menaikkan suku bunga untuk menguatkan rupiah untuk menjaga kestabilan. Baik dalam jangka pendek atau pun jangka panjang, pemerintah diharapkan akan menjaga momentum dan mengamankan kestabilan ekonomi negara," ujar Arief.

Sementara itu, Wiranto mengatakan, stabilitas politik dan penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan stabilitas dan keamanan sosial sehingga bisa mendorong perekonomian negara. "Tidak ada negara yang bisa membangun ekonominya saat keamanan politik negara terganggu. Pengusaha tidak akan menspekulasi modal terhadap negara yang tidak stabil" ujar Wiranto. Indonesia memiliki beberapa tantangan pembangunan ekonomi dan keamanan negara, namun pemerintahan menyesuaikan dengan perkembangan budaya dan relevansi teknologi mendatang.

Wiranto menjabarkan, terorisme, narkoba, kejahatan siber, radikalisme, korupsi, hoaks dan adu domba adalah bentuk-bentuk ancaman negara yang dihadapi pemerintah. Pemerintah menjalin kekompakan dengan TNI, Kepolisian, BNPT, dan berbagai aparat yang berkepentingan demi menjaga kestabilan politik, terutama untuk mengamankan pemilu serentak tahun depan.

Dari sisi politik, Yunarto Wijaya mengemukakan, bahwa kejadian politik yang akan terjadi belum tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi secara langsung. Ia memberikan beberapa contoh khususnya yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden SBY sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

(KSP/Kantor Staf Presiden)