DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkembangan politik hari ini menunjukkan ada beberapa isu yang mungkin perlu dilihat kembali. Seperti isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang mulai mengendor. 

Hal itu disampaikan Direktur Indonesia Democracy Research Centre (IDRC), Firman Lukman S.Sos M.A, kepada Dialeksis.com, Minggu (10/4/2022).

"Ini dipertegas oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, bahkan dihadapan para menteri kabinetnya. Kita tunggu saja paska pelantikan anggota KPU dan Bawaslu pada 12 April mendatang," ucap Firman.

Ia mengungkapkan, kalaupun sepertinya rezim mulai mengubah agenda politik, tetap saja kepentingan oligarki tidak memberikan ruang kepada calon presiden (Capres) tertentu, meskipun memiliki elektabilitas tinggi.

"Katakanlah skenario koalisi yang dimiliki rezim saat ini secara hitung-hitungan 80,1%. Artinya jika mereka sepakat, bisa jadi hanya menawarkan capres dan cawapres dari lingkungan rezim mereka. Seperti pasangan (Prabowo - Puan Maharani) vs (Ganjar Pranowo - Airlangga Hartarto)," urainya.

Artinya jika ini terjadi, maka pasangan siapapun yang terpilih rasa rezim akan tetap sama, karena tidak ada peluang buat calon-calon lain. Seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan calon-calon lainnya.

"Jika ini terjadi, maka Indonesia mengalami yang namanya defisit demokratisasi subtansial. Demokratisasi tidak mengalami pertumbuhan karena elit dan partai politik (parpol) selalu mencari celah konstitusi untuk mempertahankan kekuasaannya," jelasnya.

Dosen Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45) Jakarta tersebut juga meminta kepada mahasiswa yang secara massif melakukan aksi demonstrasi, harus memasukkan isi penghapusan Presidential Threshold, sehingga ada peluang bagi Capres-capres lainnya.

"Sangat disayangkan jika pemilu diselenggarakan, tapi Capres yang disediakan oleh parpol tidak mewakili suara rakyat," pungkasnya. [BY]