DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah masih mempunyai utang senilai Rp 1,2 triliun kepada Perum Bulog. Direktur Perum Bulog Budi Waseso mengatakan utang tersebut merupakan utang pemerintah yang belum lunas sejak tahun 2022.

"Awalnya pemerintah punya utang ke Bulog Rp 5,2 triliun tapi sudah dibayar Rp 4 triliun jadi tinggal sisanya," kata Buwas di Gudang Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023).

Menurutnya, utang ini terjadi lantaran ada keterlambatan pembayaran karena penutupan buku pemerintah pada tahun lalu. Meski begitu ia yakin bahwa utang tersebut akan diluasi pada tahun ini. "Target tahun ini pasti dibayarlah, sudah proses kok ini," kata Buwas.

Ia juga menjelaskan, utang pemerintah tersebut di luar dari alokasi anggaran yang digunakan untuk impor beras. Khusus untuk impor beras, Buwas mengatakan, Perum Bulog telah mendapatkan pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) sebanyak Rp 7 triliun.

Sementara, pemerintah tetap akan mengganti selisih pembelian beras impor yang akan dijual lebih murah kepasaran dari harga seharusnya.

"Umpamanya sampai di gudang, saya belinya Rp 9.000 (per Kg paling mahal. Tapi ketentuannya kan ngelepas Rp 8,3.00 per kg, berarti ada selisih Rp 700 kan. Nah, selisihnya dibayar oleh negara," jelas Buwas.