Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA. [Foto: PK]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyampaikan konsepsi menajemen penurunan risiko bencana yang dilakukan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Ministerial Forum for International Cooperation in Disaster Risk Reduction and Emergency Management Program secara virtual, Rabu (3/11/2021).

Dalam paparannya, Safrizal menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pengurangan risiko bencana dan berbagai isu aktual terkait penanggulangannya. Isu tersebut seperti implementasi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), dampak perubahan iklim global, dan upaya penanganan pandemi Covid-19.

Safrizal menuturkan, di tingkat global, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan bencana alam. 

Berdasarkan data yang dikantongi pemerintah, pada 2005 sampai 2020, lebih dari 78 persen bencana masuk dalam kategori hidrometeorologi. Sementara bencana geologi seperti gempa bumi dan tsunami, hanya sekitar 22 persen. Namun, bencana geologi tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan terutama korban jiwa dan kerugian ekonomi.

Safrizal mengatakan, Pemerintah Indonesia sendiri telah bekerja keras untuk proaktif dan responsif dalam mengurangi ancaman bencana. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 

“Implementasi kebijakan, program, dan kelembagaan yang komprehensif juga dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk menangani bencana alam dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana harus diapresiasi dan berkontribusi di tingkat global,” kata Safrizal.

Karena itu, lanjut Safrizal, berkaca pada tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia, sambung Safrizal, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebaiknya dilihat sebagai bentuk investasi. Menurutnya, investasi dalam pengurangan risiko bencana memiliki dampak besar di berbagai sektor pembangunan.

Dirjen Bina Adwil Sampaikan Upaya Indonesia dalam Penurunan Risiko Bencana di Forum Internasional

Selain itu, dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah, Pemerintah Indonesia juga telah mendorong optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub urusan bencana. SPM tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota.

“Dengan demikian penerapan SPM sub urusan bencana diharapkan akan mendorong pelayanan publik penanggulangan bencana yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Sebagai informasi, acara ini dibuka oleh Mr. Huang Ming, Minister of Emergency Management of China dan dihadiri oleh para menteri dan pejabat yang mewakili dari 19 negara, yaitu: Indonesia, Kamboja, Rusia, Belarus, Brunei, Kazakhstan, Kyrgystan, Laos, Arab Saudi, Serbia, Chili, Korea Selatan, Mongolia, Mozambique, Pakistan, Singapura, Swiss, Kroasia, dan Turki. Serta dihadiri juga beberapa lembaga internasional, antara lain: UNDRR, ILO, International Red Cross, ASEAN, dan ICDO.

Pada kesempatan itu, para delegasi telah melahirkan sejumlah kesepakatan di antaranya: Pertama, para delegasi menyampaikan keprihatinannya atas dampak berkelanjutan dari bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pandemi Covid-19. Bencana tersebut telah menyebar dengan cepat yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan mata pencaharian manusia, meningkatnya pengungsi, kerusakan lingkungan, serta timbulnya persoakan ekomonomi dan sosial.

Kedua, berbagai negara yang hadir siap membangun kerja sama untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan masyarakat dari ancaman bencana. Langkah ini dilakukan dengan berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat, keselamatan dan kesehatan perempuan, anak-anak, orang tua, disabilitas, serta kelompok rentan yang lainnya.

Ketiga, para delegasi sepakat untuk meningkatkan dialog dan pertukaran di antara berbagai rencana strategis nasional, kebijakan, peraturan, dan standar di bidang pencegahan risiko bencana, mitigasi, serta penyaluran bantuan. Selain itu, penguatan keselamatan masyarakat dan kerja sama tanggap darurat terhadap ancaman bencana dan mengeksplorasi peluang untuk merumuskan strategi regional turut disepakati.

Keempat, para negara dan lembaga internasional siap mempromosikan penilaian risiko bersama dan penelitian terkait multi bahaya (multi hazards), dengan berbagi informasi terkini terkait penilaian risiko bencana, hasil dan pemanfaatan berbasis data dasar. Hal ini dilakukan agar lebih mampu mengidentifikasi risiko bencana.

Kelima, para delegasi siap memperkuat langkah-langkah pencegahan bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini yang efektif. Tak hanya itu, mereka juga akan memperkuat pemantauan dan peringatan dini atas risiko bencana, serta menerjemahkannya ke dalam tindakan termasuk untuk populasi yang sulit dijangkau atau berada dilokasi terpencil. [PK]