Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala, Aryos Nivada menilai sikap Presiden Jokowi untuk menolak 3 periode sudah sangat tegas dan keras. 

Aryos menjelaskan pada 2 Desember 2019 di Istana Merdeka, Jokowi sudah merespon terkait usulan tersebut, dengan tegas ia katakan bahwa ia tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mencurigai ada pihak yang ingin tuk menampar mukanya dan menjerumuskannya.

Kemudian, lanjutnya, pada Maret 2021 Jokowi kembali menegaskan dirinya tidak berminat untuk masa jabatan tiga periode. 

“Di kalangan partai politik pendukung wacana ini juga sudah tidak lagi digaungkan, jadi kalau masih muncul itu harus kita liat riak-riaknya itu muncul dalam konteks apa, apakah dalam konteks mencari atensi presiden atau ada konteks menjerumuskan presiden,” ujar Aryos saat diwawancarai Dialeksis.com, Selasa (7/2/2023). 

Lebih lanjut, kata Peneliti Utama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) itu saat ini kalangan parpol pendukung sudah tidak ada lagi wacana tersebut, bahkan sekarang seperti Partai Nasdem sebagai salah satu partai yang pernah mendukung presiden Jokowi sudah berani mendeklarasikan capresnya. 

“Artinya mereka sendiri sudah sadar bahwa tidak dikunci oleh presiden soal ini, tapi kalau dari orang-orang mengatasnamakan dukungan tapi sebenarnya malah menjerumuskan dan menimbulkan konflik publik dengan presiden,” ungkapnya. 

Pendiri Lingkar Sindikasi Grub mengatakan, jangan sampai seolah-olah presiden menghancurkan demokrasi, padahal sebenarnya presiden ini anak demokrasi, dia bukan keturunan elit politik masa lalu, bukan orang yang punya politik pendukung seperti militer atau ormas. 

“Tetapi Jokowi terpilih sebagai presiden benar-benar dari buah demokrasi, bagaimana mungkin orang yang lahir dari buah demokrasi akan membunuh demokrasi yang melahirkan dia, itu tidak logis,” tegasnya. 

Hal penting lainnya juga perlu dilihat, kata Aryos, hari ini dalam kalender partai politik sudah ada kandidat Capres sendiri, ada parpol yang belum mendeklarasi capresnya dan ada parpol yang tidak punya capres tapi ingin maju dalam kontes pemilu. 

“Parpol yang tidak punya capres ini bisa saja wacananya dua, salah satunya menunda pemilu dengan wacana 3 periode itu dan mendorong orang yang menurut mereka bisa dicapreskan,” pungkasnya. (Nor)