DPR Minta Kaji Ulang Wacana Impor Rektor Asing
Font: Ukuran: - +
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Menristekdikti Mohamad Nasir mengkaji ulang rencana mengundang rektor asing untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.
"Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti untuk mengkaji kembali rencana mengundang rektor ataupun dosen asing," kata Hetifah, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (1/8/2019).
Hetifah yakin masih banyak sumber daya manusia di Indonesia yang memiliki kapasitas rektor PTN. Karena itu, ia meminta Nasir mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi rencana tersebut.
"Kemenristekdikti perlu mempertimbangkan kepentingan perguruan tinggi dalam negeri, keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional, dengan membuat peraturan persyaratan tertentu yang ketat, dan sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia," ucapnya.
Hetifah menjelaskan Komisi X sudah sering menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Indonesia belakangan ini. Beberapa diantaranya dengan Ikatan Dosen Republik Indonesia dan beberapa pakar pendidikan.
Pada pertemuan itu, ia mengaku mendapat masukan agar pemerintah mau menghargai dan mengakui anak bangsa yang berprestasi dan potensial untuk mengisi jabatan sebagai rektor.
"Ikatan Dosen bahkan meminta para diaspora yang bekerja sebagai akademisi asing, ditarik pulang ke Indonesia, daripada mengundang asing untuk masuk," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berencana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk memimpin PTN di Indonesia. Rencana itu bakal dilakukan demi meningkatkan kualitas PTN.
"Kamu (rektor asing) bisa tidak tingkatkan rangking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia? Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," kata Nasir dalam siaran pers Kemenristekdikti, dikutip dari laman setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
Nasir mengatakan anggaran untuk menggaji rektor dari luar negeri bakal dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, anggaran PTN masing-masing tidak berkurang.
Ia akan membahas masalah anggaran untuk menggaji rektor asing dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri, kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi," ujarnya.(red/CNN Indonesia)