Emil Salim. [FOTO: IST]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Emil Salim, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, biaya pemindahan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Guru Besar Universitas Indonesia ini mengingatkan anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Salah satunya, pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. 

"Kalau Rp466 triliun kita gunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ujar Emil seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (18/8/2019).

Padahal, kata dia, Indonesia sedang menyongsong era bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktif melampaui usia non-produktif. Jika tidak mempersiapkan diri, Indonesia akan terbebani di masa mendatang. 

"Apakah kesempatan naiknya jumlah anak muda yang terjadi sekali dalam sejarah kependudukan bangsa tidak mau kita manfaatkan untuk dididik untuk pengembangan sumber daya manusianya yang melimpah?" ujarnya. 

Selain itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yangpernah menjadi menteri di berbagai sektor pada era Presiden Soeharto ini juga mengingatkan pemindahan ibu kota akan membuat ongkos berusaha di Indonesia semakin mahal. 

Pasalnya, pelaku usaha harus bolak-balik untuk mengurus perizinan ke Kalimantan yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi ibu kota baru.

Emil pun meminta Presiden Jokowi memperhitungkan kembali penggunaan alternatif dari anggaran pemindahan ibu kota baru itu.

Sebelumnya, menurut laporan CNN Indonesia, Jokowi pernah memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski membutuhkan biaya yang besar. 

Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.

"Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kita berharap tidak membebani APBN. Tapi anggaran kita siapkan untuk menjalani," ujarnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro turut mengonfirmasi pernyataan kepala negara. 

Ia mengatakan penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp93 triliun dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota yang berkisar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.  

Sementara sisanya, ditutup oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta serta swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Para BUMN dan swasta, katanya, bisa menutup kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan 'tukar guling' aset negara yang ada di DKI Jakarta untuk pembangunan ibu kota baru. Ia memperkirakan 'tukar guling' aset bervaluasi hingga Rp150 triliun.(me/CNN Indonesia)