DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir meminta maaf kepada segenap rakyat Indonesia apabila penugasan yang diberikan kepada Kementerian BUMN dalam penanganan covid-19 belum sempurna. Namun, ia memastikan Kementerian BUMN berupaya maksimal dalam melaksanakan penugasan tersebut baik di jajaran kementerian maupun semua BUMN.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT. Tapi, percayalah dengan segala kekuatan yang kami punya baik korporasi maupun layanan publik, kami berusaha sekeras-kerasnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua," ujarnya dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, melalui Youtube pada Senin (19/7).

Ia meyakini Indonesia mampu melewati tantangan pandemi ini lantaran Indonesia sudah berpengalaman dalam melewati masa-masa sulit. Dalam kondisi ini, ia menuturkan semua kementerian bekerja selama 24 jam memastikan kehadiran negara.

"Insyaallah saya yakini tadi disampaikan Pak Menteri Agama, kita bangun dari tidur, kita selalu bangun dari jatuh. Mudah-mudahan ini menjadi bagian bagaimana kita perlihatkan kepada dunia, kalau Amerika bisa, China bisa, Jepang bisa, masak Indonesia tidak bisa," katanya.

Namun, ia menuturkan pemerintah tidak bisa sukses menangani pandemi tanpa peran aktif masyarakat. Dalam beberapa hal, ia melihat masyarakat mulai bergotong royong menangani dampak pandemi covid-19 ini.

"Tentu saya apresiasi gotong royong yang dilakukan masyarakat hari ini, tidak hanya kementerian banyak sekarang pihak swasta, tokoh masyarakat yang juga sama-sama gotong royong tangani covid-19 ini. Saya yakini tidak mungkin kami pemerintah bisa sukses melakukan programnya tanpa peran aktif masyarakat," tuturnya.

Seperti diketahui, salah satu penugasan yang menjadi tanggung jawab BUMN selama pandemi adalah program vaksinasi. Sempat terjadi kontra di masyarakat ketika pemerintah hendak menyelenggarakan vaksin covid-19 berbayar.

Bahkan, Kementerian BUMN mendapat tudingan berbisnis melalui vaksin berbayar. Erick dengan tegas menampik tuduhan itu dan menyatakan tujuan vaksin berbayar murni untuk percepatan. Namun, pemerintah kemudian membatalkan rencana penyelenggaraan vaksin covid-19 berbayar. (CNN Ind)