Ilustrasi [Dok. Getty Images]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia akan terperosok ke jurang resesi ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi kuartal dua terpuruk ke minus 5,3 persen, kini kuartal ketiga diperkirakan bakal bernasib serupa.

Meski baru akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik besok, Kamis (5/11/2020), Presiden Jokowi sudah lebih dulu memproyeksi ekonomi berada di kisaran minus 3 persen.

Demi memastikan kuartal terakhir juga tidak ikutan minus, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa selain terus menggenjot realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya depresi ekonomi.

Budi merinci, salah satunya yakni dengan mendorong agar pemerintah daerah semakin banyak yang mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, daya beli masyarakat di daerah bisa tetap terjaga.

"Yang sekarang kita coba dorong, juga pinjaman ke daerah. Jadi daerah-daerah sekarang bisa meminjam ke pusat, itu yang kita dorong," ujar Budi Gunadi dalam virtual conference usai mengikuti ratas di Istana Negara, Rabu (4/11/2020).

"Supaya daya ungkitnya bukan hanya dari pemerintah, karena kita tahu kemampuan maksimal kita seperti apa," sambungnya.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong agar subsidi gaji bisa tersalurkan secara keseluruhan sisa kuartal ekonomi tahun ini. Ditambah dengan menyiapkan berbagai stimulus untuk pihak swasta.

Budi mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan berbagai program pinjaman untuk mendongkrak aktivitas ekonomi di sektor swasta. Pasalnya, sektor swasta memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain dengan pemberian stimulus, penyaluran berbagai program perlindungan sosial juga akan melibatkan kerja sama pihak swasta yang lebih besar lagi.

"Ini juga bisa membantu teman-teman di swasta untuk mulai bergerak. Karena sebagian besar pemulihan sangat tergantung ke swasta," ujarnya.

"Memang porsi pemerintah kita akan spending sebanyak-banyaknya melalui PEN, juga memastikan spending dari kementerian lembaga. Tapi memang kontribusinya paling besar di kementerian lembaga antara 16-17 persen, ditambah 6 persen PEN, sedangkan 70 persen ada di swasta," lanjut Wakil Menteri BUMN itu. (Kumparan)