DIALEKSIS.COM | Makassar - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Rabu (30/3/2022). 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. 

Bertema “Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter” terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 

Musrenbang Provinsi Sulawesi Selatan dibuka secara resmi oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Bangda Kemendagri Teguh Setyabudi menyampaikan beberapa poin penting. 

Ia menyoroti terkait pentingnya keselarasan, konektivitas, dan integrasi pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sulsel yang cenderung mengalami defisit akibat pandemi Covid-19, agar disikapi dengan mengambil langkah-langkah taktis agar hal serupa tak terjadi pada tahun 2023. 

“Kami mengapresiasi beberapa capaian makro ekonomi yang telah dicapai Pemprov Sulsel antara lain, laju pertumbuhan ekonomi 4,65 persen, tingkat kemiskinan 8,78 persen, tingkat pengangguran 5,72 persen, gini ratio 0,377, dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 72,24,” katanya.

Dia juga mengapresiasi capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai implementasi urusan wajib pelayanan dasar yang rata-rata berada di angka 90,05 persen. 

"Sebaiknya, sebagian besar anggaran bisa menjadi belanja langsung ke masyarakat. Saya harap Pemprov Sulsel ke depannya memberikan atensi yang lebih besar pada SPM di bidang sosial," ucap Teguh menegaskan.

Di poin yang lain, Teguh merinci angka stunting di Sulsel pada 2021 yang mencapai 27,4 persen. Angka tersebut jauh di atas standar World Health Organization (WHO) yang membatasi hanya 20 persen. 

"Kondisi ini perlu dukungan komitmen dan kesungguhan pemda dalam mempercepat penurunan angka stunting dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.

Ia juga menekankan amanat presiden terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

"Saya minta pemda harus segera membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun katalog elektronik lokal, serta mengalokasikan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)-nya untuk produk dalam negeri dan menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," katanya lebih lanjut.

Selain itu, dia juga mendorong pemda untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan layanan pada masyarakat, kemudahan berusaha, dan meminimalisir Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

“Pemprov Sulsel dan beberapa kabupaten/kota di Sulsel seperti Kabupaten Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Palopo, Maros, Barru, Kepulauan Selayar, dan Kota Makassar yang sudah berkomitmen untuk membangun MPP, kiranya segera merealisasikan pembangunan dan mengoptimalkan MPP,” tegasnya.

Poin-poin lain yang disinggung Teguh terkait penanganan pengelolaan sampah serta perwujudan kota bersih dan kota sehat. Selain itu, dia juga mendorong percepatan transformasi digital dan mewujudkan Smart City. Pemda juga harus mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. 

"Langkah ini dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan. Dia juga meminta kerja sama dan dukungan pemda terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024," tuturnya.

Sebagai informasi, Musrenbang ini turut dihadiri oleh pejabat kementerian/lembaga terkait dan perangkat daerah Sulsel. Mereka terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN; Menteri PUPR yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA; Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan; anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Sulsel; Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi; para kepala daerah Sulsel; jajaran Forkopimda Provinsi Sulsel; hingga yang hadir secara virtual perwakilan forum anak, perempuan, dan disabilitas, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers. [PK]