Presiden Joko Widodo. [Dok. BPMI]

DIALEKISIS.COM | Jakarta - Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei publik yang bertajuk “Aspirasi Publik Terkait Undang-Undang Pemilu dan Pilkada” secara daring, Senin (8/2/2021) hari ini. Selain memotret pandangan publik mengenai polemik revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada (RUU Pemilu), IPI juga memotret tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presdien Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, mayoritas masyarakat yang disurvei berpandangan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, meskipun implementasinya masih tidak sempurna.

“Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, di antara pernyataan berikut mana yang paling sesuai. Paling banyak adalah, walaupun sistem demokrasi tidak sempurna, demokrasi sistem pemerintahan yang baik bagi Indonesia 71,9 persen. Artinya, demokrasi secara normatif mendapat dukungan publik yang sangat luas,” kata Burhanuddin dalam paparannya.

Sejauh mana demokrasi stabil atau tidak dan sejauh mana demokrasi dievaluasi oleh rakyat, hasilnya ada gap yang lebar. Dari 71,9% tersebut, yang yang puas performa demokrasi sebagai sistem kurang lebih hanya 53%. Sementara 42,6% tidak puas dan sisanya 4,4% tidak menjawab.

“Ini bagus masyarakat kita imannya terhadap demokrasi, tapi kritis. Mereka kritis terhadap bagaimana demokrasi bekerja,” terangnya.

Menurut Burhan, kepuasan terhadap demokrasi mengalami penurunan sejak survei yang dilakukan September 2020, jika dibandingkan dengan survei Februari 2021, sementara yang tidak puas mengalami kenaikan.

Adapun kinerja presiden, kata Burhan, meskipun cukup lumayan 62,9%, tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan menjadi 35,6% dari survei September 28,8% dan sisanya 1,4% tidak menjawab.

Menurutnya, puas tidaknya publik ini ditentukan pada pilihan mereka di Pemilu 2019, pendukung Jokowi cenderung puas dengan kinerja presiden, sementara pendukung Prabowo cenderung tidak puas dengan kinerja presiden meskipun Prabowo sudah bergabung dengan pemerintahan.

“Tapi ada peningkatan ketidakpuasan. Ini titik terendah tingkat ketidakpuasan kepada Pak Jokowi, terutama, sejak Juni 2016 61,7 persen, sekarang ini 62,9 persen. Meskipun tidak terlalu signifikan, cukup lumayan turun dari 68,35 persen (survei September 2020),” ujar Burhan.

“Kalau tidak diantisipasi, bisa menjadi alarm karena sebagian pendukungnya bisa bergeser,” tegasnya.

Survei dilakukan 1-3 Februari 2021 dengan biaya CSR Indikator. Responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel survei tatap muka langsung Indikator Politik Indonesia pada Maret 2018-Maret 2020 yakni, 206.983 responden. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelepon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancara sebesar 1.200 responden.

Dengan simple random sampling, survei ini memiliki margin of error (toleransi kesalahan) -+ 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel diambil dari seluruh provinsi, semakin banyak jumlah pemilih di provinsi semakin banyak sampel dengan memperhatikan kondisi demografi. (SINDOnews)