Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah jumlah titik panas atau hotspot meningkat. [Foto: dok.Kemenhut]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi meningkat.
Berdasarkan pemantauan SiPongi Kemenhut hingga Sabtu (26/9/2026) pukul 21.15 WIB, tercatat 331 hotspot high confidence di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 118 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 213 titik.
Pada enam provinsi prioritas, Kalimantan Selatan mencatat hotspot terbanyak dengan 40 titik, naik dari 6 titik. Selanjutnya Sumatera Selatan 38 titik, naik dari 17 titik, dan Kalimantan Tengah 30 titik, turun dari 57 titik.
Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 2 titik, turun dari 14 titik. Jambi memiliki 1 titik, sedangkan Riau tidak mencatat hotspot high confidence. Secara total, enam provinsi prioritas tersebut memiliki 111 hotspot.
Kemenhut menegaskan peningkatan hotspot menjadi dasar untuk memperkuat patroli, groundcheck, pemadaman, dan pembasahan, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiagakan 61 armada udara, terdiri dari 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta 44 unit untuk water bombing.
Operasi udara dilakukan bersama operasi darat yang melibatkan Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Penanganan juga difokuskan pada lahan gambut yang berpotensi menyimpan bara di bawah permukaan dan kembali terbakar saat kondisi mengering.
Kemenhut mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit. Angka tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kebakaran atau luas area terbakar sehingga tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
Di sisi lain, asap karhutla masih memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang di sejumlah wilayah. Masyarakat di daerah terdampak diminta memantau kondisi udara, mengurangi aktivitas luar ruangan saat kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker bila diperlukan.
Masyarakat juga diminta tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jika menemukan asap, titik api, atau satwa liar yang keluar dari habitat akibat kebakaran, laporan dapat disampaikan kepada petugas kehutanan atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. [*]
Sebelumnya
