Sandiaga Uno tinjau beras di Pasar Induk Cipinang. [Foto: Wandha Nur/Kumparan]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mantan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk menangkal dampak virus corona. Sandi menamakannya sebagai Paket Kebijakan Ekonomi Anti Virus. 

Dalam diskusi "Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita", Sandi menjelaskan paket kebijakan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dari kepanikan menghadapi virus corona. Apalagi, belakangan sempat ada kepanikan warga dalam belanja kebutuhan pokok (panic buying).

"Di sini tugas pemerintah harus berikan kepastian bahwa pasokan aman. Jadi enggak usah khawatir. Kedua, jalur distribusi sederhana dan enggak berbelit, jadi harga terjangkau," kata dia di Kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi pernah mengalami harga cabai tembus Rp 200 ribu per kg. Dirinya pun melakukan pengecekan ke daerah penghasil cabai dan Pemda DKI langsung membelinya untuk jangka waktu setahun agar bisa menekan harga di Jakarta.

Pun dengan beras dan telur. Dia harus safari ke lumbung-lumbung produksi komoditas tersebut agar pasokan di Jakarta terpenuhi dan harga beli di masyarakat tak mahal.

"Kita waktu itu namainya kegerus, keroyok, gerilya dan maju terus. Kegerus. Sekarang ini adalah hal yang sama. Sekarang dengan adanya corona ini ada mengurai ketidakpastian ini jadi satu tugas bersama," katanya.

Salah satu komoditas strategis yang perlu diwaspadai adalah harga bawang putih yang 95 persen pasokannya diimpor. China menjadi langganan Indonesia untuk mendapatkan bawang putih. Saat China kewalahan dengan virus corona, pasokan bawang putih nasional bisa terganggu.

Karena itu, usulan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Anti Virus ala Sandi adalah mengubah sistem kuota impor menjadi sistem tarif. Alasannya, karena selama ini pemberian kuota impor kerap tersendat dan dimainkan.

Belum lagi prosedurnya juga panjang. Dalam mengajukan impor bawang putih, importir harus mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Jika RIPH terbit, maka Kementerian Perdagangan baru bisa mengeluarkan Surat Perizinan Impor (SPI).

Menurut Sandi, sistem tarif jauh lebih sederhana dan fleksibel karena instrumennya dipegang pemerintah dan semua pemain bisa masuk. Kata dia konsep ini sangat transparan akuntabel dan responsible sebab ketika harga naik, tarif kita disesuaikan. Pun sebaliknya.

Menurut dia, ini pembenahan struktural yang sudah lama ditunggu pelaku pasar karena banyak pelaku usaha yang bisa sediakan tapi enggak kuota sebab dijatah. Perubahan kebijakan ini menjadi momentum tepat untuk berbenah diri akibat corona.

"Jadi menurut saya ini kita namakan saja Paket Kebijakan Ekonomi Anti Virus karena kebetulan ada Virus COVID-19 kan. Jadi saat ini masyarakat banyak berpikir (penanganan seperti apa), kita luncurkan paket kebijakan ini," ucapnya.

Lebih luas, Sandiaga Uno menjelaskan, di sektor hulu pertanian pemerintah perlu lakukan kebijakan efektivitas sistem produksi. Misalnya, lahan pertanian lebih ke mekanisasi. Dari segi pupuk manajemen juga, karena 10 persen dampaknya itu harus tersedia, petani harus mudah mendapatkannya.

"Jadi kebijakan yang harus diubah adalah kebijakan struktural. Ini kesempatan yang baik karena ada perlambatan ekonomi, ini bisa kita lakukan dan dampaknya 3-5 tahun ke depan kelihatan," jelasnya. (Kumparan)