Iwan Sulaiman Soelasno

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menyelenggarakan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) 2018 di Bali, 19 – 21 Oktober 2018.

Gelaran Pindeskel ini mempertegas bahwa inovasi desa-desa dan kelurahan diseluruh Indonesia semakin meningkat tajam di era Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Kerjasama Antara Lembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno, di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

"Desa dan kelurahan yang semakin inovatif ini ditopang kuat oleh kebijakan Presiden Jokowi seperti Dana Desa, produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades) dan berbagai kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa. Dalam 4 tahun pemerintahan, Jokowi sudah melaksanakan UU Desa dengan baik," ujar Iwan.

Menurut data Kemendes PDTT, lanjut Iwan, sudah lebih dari 1000 desa telah berinovasi dengan semangat one village one innovation (satu desa, satu inovasi).

Karena itu, Iwan berharap, Pindeskel ini menjadi ajang bagi desa dan kelurahan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menunjukan kepada publik dan pemerintah tentang inovasi yang sudah dilakukan masyarakat desa dan perangkat desa selama 4 tahun terakhir ini.

Selain itu, Pindeskel ini juga dapat menjadi ajang berbagi pengalaman antar desa dan kelurahan terkait inovasi dan terobosan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

"Inovasi desa ini sangat penting untuk menyiapkan tahapan selanjutnya, yaitu mendorong daya saing desa. Insya Allah Jokowi menjabat kembali sebagai Presiden periode 2019-2024, beliau akan mengeluarkan kebijakan tentang daya saing desa," kata Iwan yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Iwan juga menuturkan, ajang Pindeskel ini merupakan keberhasilan Presiden Jokowi dalam memperkuat koordinasi dan sinergi diantara dua kementerian yang mengurusi desa, yaitu Kemendagri dan Kemendes PDTT.

"Di era Presiden sebelumnya sepertinya sulit sekali mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga lantaran kuatnya ego sektoral. Kini Jokowi mampu melakukannya, sehingga berdampak pada kemajuan desa," pungkas Iwan. (h)