DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kamis (20/9/2018), Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman diundang untuk menjadi pembicara pada Seminar Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs 2018 "Konsolidasi Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia".

Acara yang digelar oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan Oxfam di Indonesia serta didukung oleh Uni Eropa ini berlangsung di Ballromm Mezanine, Hotel Aryaduta, Jakarta.

Dipandu moderator Meuthia Ganie Rochman dari Universitas Indonesia, Wali Kota Aminullah mengisi diskusi pleno dua bersama dua kepala daerah lainnya yakni Bupati Pangkajene dan Kepulauan Syamsuddin  A Hamid Batara serta Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet.

Dalam presentasinya, Aminullah menyatakan Banda Aceh sangat komit untuk mencapai 17 tujuan SDGs yang telah dicanangkan oleh PBB sebagai agenda dunia pada 2015 silam. "Ke-17 tujuan SDGs tersebut terangkum dalam visi Banda Aceh 2017-2022 ‘Terwujudnya Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah’ berikut tujuh misi pemerintahan kami."

Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya telah menetapkan sejumlah rencana aksi, membentuk tim koordinasi yang melibatkan seluruh SKPK, akademisi, dan juga para pelaku usaha. "Kami juga menyiapkan anggaran khusus untuk mencapai SDGs. Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan," ujarnya.

Adapun inovasi yang telah ia jalankan antara lain membentuk suatu lembaga keuangan mikro syariah PT Mahira Muamalah Syariah (MMS) untuk membantu permodalan bagi para pelaku usaha kecil. "Lembaga ini murni bersistem syariah -senafas dengan penerapan syariat Islam di Aceh."

 "Pembentukan lembaga ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk membasmi praktik rentenir yang sebelumnya kerap menjerat pengusaha atau pedagang kecil di Banda Aceh," sambung Aminullah.

Selain itu, beberapa waktu yang lalu, dirinya juga telah meluncurkan santunan kematian dan bantuan paket persalinan lengkap bagi setiap warga Banda Aceh. "Santuan kematian Rp 3 juta kami berikan bagi setiap warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan."

"Sementara untuk memperoleh bantuan paket persalinan lengkap, permohonannya sudah dapat diajukan pada tujuh bulan usia kandungan, atau paling lambat pada sembilan bulan usia kandungan," ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya pencapaian SDGs juga didukung dengan pencanangan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak, dan 100 persen bebas dari prilaku Buang Air Besar Sembarangan yang menjadi kota pertama di luar Pulau Jawa. "Piala Adipura dan penghargaan WTP 10 kali berturut-turut juga semakin meneguhkan pewujudan SDGs di Banda Aceh," katanya.

Hal lainnya yakni dengan menggelar program Wali Kota Menjawab secara live di stasiun radio dan video live streaming via media online lokal. "Kemudian kami juga mengadakan tausiah dan zikir bersama yang terbuka untuk umum di pendopo setiap Jumat malam, serta menghidupkan kembali area car free day."

"Lewat ajang-ajang tersebut, masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasinya kepada kami secara langsung. Tak ada sekat antara wali kota dan warganya," ungkapnya.

"Dan yang kalah penting, saat ini kami sedang giat-giatnya menggenjot sektor pariwisata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Potensi pariwisata Banda Aceh begitu luar bisa, mulai dari cagar budaya hingga kulinernya. Banda Aceh punya kopi terenak di dunia -secangkir kopi sejuta cerita. Kulinernya pun berlabel 3E; enak, enak sekali, dan enaaak sekali," tutup Aminullah disambut applause hadirin. (Jun)