Akademisi Ilmu Politik UNAS Jakarta, Hardianto Widyo Priohutomo. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi menguat di kancah nasional. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) yang menurut sebagian pihak menilai bersalahan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Merespons hal tersebut, Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Hardianto Widyo Priohutomo meminta masyarakat untuk merenung kembali terhadap isu pemakzulan presiden ini.

Menurutnya, jika tindakan pemakzulan Jokowi dilakukan maka akan meninggalkan preseden buruk bagi demokrasi Indonesia, apalagi status demokrasi di Indonesia saat ini sedang flawed democracy.

“Kita sedang flawed democracy. Jika ditambah dengan tindakan pemakzulan, nanti negara-negara di luar akan menengok, oh benar berarti Indonesia sedang flawed democracy. Jangan-jangan nanti turun lagi ke hybrid regime statusnya,” ujar Hardianto kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (5/1/2023).

Berhubung Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi, Hardianto mengajak semua pihak untuk mengawal pemerintahan dengan sebaik mungkin.

Ia juga meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil sikap atau tindakan dalam keadaan emosi.

“Sebentar lagi Pemilu 2024. Harus kita kawal. Jangan terburu-buru, emosi dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.(Akh)