Menko Polhukam, Mahfud MD. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Menkumham Yasonna Laoly saat membahas kisruh kepengurusan Partai Demokrat.

Mahfud mengatakan Jokowi meminta kepengurusan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa tak disahkan meski Moeldoko teman di pemerintahan.

Kala itu, Mahfud menjelaskan semua peraturan yang berkaitan dengan konflik partai politik kepada Jokowi.

Mahfud mengatakan acara yang disebut KLB Demokrat Moeldoko dilakukan tanpa izin pengurus Demokrat yang sah. Tidak pula melalui prosedur yang ditentukan aturan partai, sehingga hasil KLB tidak bisa disahkan.

"Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, 'Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik', kata Pak Jokowi," kata dia.

Kisruh kepengurusan Partai Demokrat bermula ketika sejumlah kader menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka mengklaim memiliki hak untuk menggelar KLB. Para peserta KLB lalu memilih Moeldoko menjadi ketua umum.

Demokrat kubu AHY lalu meradang. Mereka menyatakan KLB tersebut ilegal dan tak sesuai prosedur partai. Seharusnya, KLB dihelat oleh DPP atas izin Majelis Tinggi Partai.

Menkumham Yasonna Laoly lalu menyatakan bahwa kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang tak bisa diterima. Yasonna tetap menganggap kepengurusan AHY yang telah telah disahkan sejak 2020. (CNN Ind)