DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab protes yang dilayangkan oleh beberapa anggota Komite IV DPD mengenai Program Kartu Prakerja. Sebab, program itu dinilai tak tepat dijalankan di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Sebelumnya, beberapa anggota DPD mengeluhkan program Kartu Prakerja karena berpandangan bahwa pemerintah perlu langsung memberi bantuan tunai ke masyarakat tanpa syarat pelatihan. Keluhan ini kemudian dirangkum menjadi simpulan rapat virtual antara Kementerian Keuangan dan Komite IV DPD pada Jumat (8/5/2020).

"Komite IV DPD mendorong agar Kementerian Keuangan dapat meninjau ulang kebijakan Kartu Prakerja, khususnya terkait alokasi anggaran pelatihan mengingat yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat terdampak saat ini adalah bantuan tunai selama krisis berlangsung," ungkap Ketua Komite IV DPD Elviana.

Atas hal ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah memang mau tidak mau tetap menjalankan Program Kartu Prakerja dengan skema pelatihan. Pasalnya, pemerintah sengaja merancang untuk penambahan kemampuan kerja masyarakat yang menjadi peserta.

"Seperti yang disampaikan, ini tujuannya untuk memperbaiki skill-nya di saat situasi Covid-19," katanya.

Sementara soal bentuk pelatihan yang berupa konten video Youtube, ia mengatakan sebenarnya pemerintah sudah berupaya mengurasikan berbagai kebutuhan yang ada. "Ini untuk menambah pilihan," tuturnya.

Kendati begitu, ia mengaku wajar bila program baru ini mendapat evaluasi dari masyarakat. Ia pun mengaku bakal memberikan tanggapan dari para anggota Komite IV DPD ke Manajer Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja.

"Ini akan dikomunikasikan ke PMO. Saya rasa melakukan perbaikan dari sisi pelaksanaan Kartu Prakerja," katanya.

Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai Program Kartu Prakerja perlu ditunda karena pelatihan sulit dijalankan pada masa pandemi corona. Sementara pelatihan online yang ditawarkan pun tidak cukup meyakinkan bisa menambah keterampilan peserta.

"Sementara ini online, artinya tinggal buat pelatihan dituang ke video, dibagi online, cost produksi tidak sebesar itu, apalagi isinya bukan keterampilan kompetensi skala tinggi. Youtuber pun buat video edukasi budget-nya tidak sebesar itu," tuturnya. (CNN Indonesia)