DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan, Bahtiar menyatakan dukungannya terhadap gerakan literasi untuk masyarakat, terutama literasi di daerah dan daerah perbatasan. Hal itu dikatakannya saat memberikan keterangan dalam Konferensi Pers  persiapan Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 di Gedung Perpustakaan, Jl.Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Senin(11/03/2019).

"Menteri Dalam Negeri termasuk jajarannya mendukung sepenuhnya Gerakan Literasi di tengah masyarakat termasuk di daerah dan daerah perbatasan. Kemendagri juga akan terus mendukung apapun yang dibutuhkan Perpusnas (Perpustakaan Nasional) di Indonesia untuk menggerakkan Pemerintah Daerah dalam melakukan gerakan literasi," tegas Bahtiar.

Menurut Bahtiar, pengelolaan Perpusnas melakukan gerakan literasi tidak hanya dapat dibebankan pada satu institusi saja. Namun, menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM).

"Pengelolaan Perpusnas tidak bisa kita gantungkan hanya pada pengelolaannya saja,  karena ini pekerjaan besar dan melibatkan banyak pihak dan SDM. Metodenya juga terus berkembang, kebutuhan masyarakat juga berkembang dan harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah," kata Bahtiar.

Kepala Pusat Penerangan yang juga Kepala Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa Pemerintah Daerah perlu memiliki visi, misi dan program yang konkrit untuk menggerakkan program literasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemda harus memiliki visi, misi, program yang nyata dan konkrit untuk mengubah arah kebijakan nasional dan daerah, terutama terkait literasi. Hal ini semua harus kita sinergikan, terutama di  wilayah perbatasan karena Pak Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), kita juga (di Kemendagri) ada yang namanya Ditjen Bina Pemerintahan Desa, sinergi ini harus kita lakukan sampai ke tingkat daerah," papar Bahtiar.

Disisi lain, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso mengatakan, Rakornas akan berlangsung dari tanggal 13-16 Maret 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta dengan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Rakornas akan diikuti oleh 2100 peserta yang terdiri atas seluruh Dinas Perpustakaan tingkat  provinsi, kabupaten/kota, pegiat literasi di daerah, asosiasi Penerbit, serta berbagai jenis perpustakaan.

"Rakornas akan dibuka langsung oleh Bapak Mendagri dengan dihadiri oleh seluruh Dinas Perpustakaan Provinsi, Kabupaten/Kota, pegiat literasi di daerah,  berbagai perpustakaan di Indonesia. Ini juga merupakan sebuah ajang pertemuan Nasional pegiat literasi yang pesertanya mencapai 2100 peserta," papar Joko.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional 2015 - 2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 mengusung tema "Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah menetapkan penguatan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional, dan masuk dalam tema RPJMN 2020-2024. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah konsep menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. Penguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0. (Puspen Kemendagri)