DIALEKSIS.COM | Jakarta- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kembali memperoleh penghargaan sebagai Kementerian yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal lima kali berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam, Khairul Alam yang mewakili Plt. Sesmenko Polhukam.

"Pencapaian WTP lima tahun berturut-turut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenko Polhukam, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Menko Polhukam yang saat ini dipimpin oleh Bapak Jendral TNI (Purn) Wiranto, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas untuk mendukung Reformasi Birokrasi," ujar Plt. Sesmenko Polhukam, Arief P Moekiyat di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Sementara itu, Karo Umum Kemenko Polhukam Khairul Alam mengatakan bahwa pencapaian ini karena sikap disiplin dari seluruh pegawai di Kemenko Polhukam yang mampu menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurutnya, dengan kondisi keuangan negara yang saat ini sedang tidak stabil, para pegawai harus bisa memanfaatkan anggaran dengan baik.

"Kita harus pergunakan anggaran yang tersedia di Kemenko Polhukam semaksimal mungkin, dengan catatan bahwa uang itu betul-betul disesuaikan dengan program yang telah dilakukan. Sehingga tidak ada penyelewengan yang bisa dilakukan, karena kita sendiri mengawalnya dengan sangat ketat," kata Khairul Alam.

Selain Kemenko Polhukam, ada Sembilan Kementerian yang juga meraih penghargaan ini antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomomian, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN dan Kementerian Perdagangan.

Dalam sambutannya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan opini WTP adalah salah satu cara untuk mengurangi tata kelola keuangan yang kurang baik seperti korupsi. "Tata kelola keuangan yang baik merupakan proses akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik," katanya.

(Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam)