Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan perhatian dan inisiatif yang dilakukan pimpinan DPR RI menjadi angin segar bagi pelaku industri. [Foto: dok. Kemenperin]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan pasokan gas bumi bagi sektor industri nasional.
Upaya tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan investasi dan produktivitas industri manufaktur di tengah tantangan pemenuhan energi.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan perhatian dan inisiatif yang dilakukan pimpinan DPR RI menjadi angin segar bagi pelaku industri. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar persoalan pasokan gas dapat segera diatasi.
"Kami sangat mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," ujar Febri, Selasa (30/6/2026).
Selain mengapresiasi langkah DPR RI, Kemenperin juga menyampaikan harapan pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT). Kemenperin menegaskan pasokan gas melalui skema AGIT harus disalurkan 100 persen sesuai keputusan pemerintah tanpa adanya pemotongan atau pengurangan volume di lapangan.
Febri menegaskan, pengurangan volume gas akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi, efisiensi operasional, hingga daya saing industri nasional di pasar domestik maupun ekspor.
"Pelaku industri sangat berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegasnya.
Kemenperin menyatakan akan terus mengawal koordinasi bersama DPR RI dan kementerian/lembaga terkait guna memastikan kepastian pasokan gas bagi industri. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, serta memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional. [in]
Sebelumnya
