Ilustrasi suasana lockdown di Wuhan China. [Foto: dok NPR] 

DIALEKSIS.COM | Papua - Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen menyatakan, pemerintah Provinsi Papua mendukung kebijakan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda yang memutuskan lockdown mulai Senin (23/3/2020). Ini dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona di kabupaten setempat.  

“Kebijakan cara lockdown ini, diambil Bupati Yunus Wonda untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19 karena keterbatasan rumah sakit (RS), instrumen dan lainnya,” tegas Hery Dosinaen, dikutip Senin (23/3/2020).

Menurut dia lockdown tersebut harus dilakukan mengingat topografi Kabupaten Puncak Jaya yang dingin. Selain itu kesiapan rumah sakit di daerah setempat juga menjadi pertimbangan bagi bupati sehingga dilakukan lockdown.

“Kita harapkan semua kabupaten harus lakukan lockdown, tapi dengan catatan para kepala daerah harus siap memastikan logistik cukup bagi masyarakat di daerah masing-masing, itu yang paling utama,” terangnya.

Menurut Hery, untuk pencegahan peyebaran virus corona itu, kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua harus melakukan itu.

“Pemerintah Provinsi Papua selalu mendukung kebijakan daerah. Kita harus lihat kondisi geografis Papua beda dengan kabupaten lain. Jadi kami sangat mendukung lockdown dilakukan di Puncak Jaya karena kondisi geografis yang berbeda. Apalagi kita dengan keterbatasan rumah sakit dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan selama 14 hari masa inkubasi,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menetapkan status lockdown di daerah setempat guna mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah merebak di sejumlah daerah di Indonesia.

Selain menutup akses bandara, pemerintah Puncak Jaya juga meniadakan salat jumat di Masjid maupun ibadah Minggu di Gereja. Status ini diberlakukan mulai 23 Maret hingga 4 April 2020.

“Mulai 23 Maret sampai dua minggu ke depan bandara akan ditutup, ibadah pada hari Jumat di masjid dan ibadah hari Minggu di gereja ditiadakan. Diharapkan melakukan ibadah di rumah masing-masing,” kata Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 19 Maret 2020.

Ia menegaskan aktivitas belajar mengajar dan kegiatan perkantoran di lingkup Pemda maupun DPRD setempat akan diliburkan sementara. Begitu juga dengan transportasi keluar masuk Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya turut ditutup.

Kebijakan itu diambil untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona ke daerah tersebut.

Selama libur, sambung Yuni, tim penanggulangan virus Corona akan melakukan penyemprotan disinfektan di permukiman masyarakat. Langkah ini untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona ke daerah tersebut.

Pemerintah Puncak Jaya telah menyiapkan ketersediaan pangan serta kebutuhan ekonomi masyarakat dapat bertahan selama dua pekan ke depan. Masyarakat pun diimbau tidak panik terkait keputusan ini, serta menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah atau berkumpul di tempat ramai.

“Jika nanti kekurangan maka kita akan suplai untuk masyarakat menggunakan pesawat. Itupun hanya makanan atau barang yang kita butuhkan, sementara orang yang datang kita tolak,” jelasnya.

Pemerintah Puncak Jaya akan menindak tegas terhadap masyarakat yang kedapatan menimbun sembako, masker maupun kebutuhan pokok lainnya. (VIVAnews)