DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pentingnya persatuan antar sesama warga Indonesia. Bamsoet menyinggung serangkaian kejadian di Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang baik.

"Jika kita ingin Indonesia kuat, maka sebagai sesama anak bangsa kita juga harus saling menguatkan. Jangan ada yang merasa lebih unggul antara satu dengan lainnya. Mari bergandengan tangan, berbuat sebaik mungkin untuk kemajuan bersama, kemajuan Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2019).

Bamsoet mengusulkan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua. Dia menuturkan ada solusi jangka pendek, menengah hingga panjang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Solusi jangka pendek yang diusulkan oleh Bamsoet adalah perlunya keterlibatan semua elemen masyarakat Papua dalam dialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta tokoh pemuda dan perempuan juga dilibatkan dalam dialog.

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan 7 wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim dan Lapago. Masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan 3 orang wakilnya, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua dan DPRP Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat. Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet juga mengusulkan keterlibatan putra-putri asli Papua yang memenuhi syarat untuk lebih banyak mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian atau lembaga negara. Begitu juga dalam seleksi TNI-Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira. 

"Sehingga semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestige di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tutur Bamsoet.

Dia menambahkan, perlunya pembatasan migrasi tenaga kerja ke Papua agar putra-putri daerah bisa lebih banyak terlibat. Dia berharap warga lokal dapat ikut dalam pembangunan di Papua.

"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua. Maka sudah selayaknya masyarakat Papua yang harus menikmati hasil tambah keekonomiannya," papar Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) dikaji kembali agar bermanfaat bagi warga Papua. Dana yang digelontorkan hingga Rp 115 triliun pada tahun 2019 dinilai belum memberikan dampak yang signifikan kepada warga Papua.

"Pemerintah pusat hingga daerah dan DPR RI serta semua pihak perlu melihat kembali tujuan dari UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dimana masalah yang hendak diatasi yaitu mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan komitmen DPR dalam mengawasi pembangunan di Papua. Dia menyebut sejak sepuluh tahun lalu, DPR telah membentuk instrumen di antaranya adalah Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus); hingga hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Sejak tahun 2009, DPR RI membentuk tim khusus yang melakukan berbagai kegiatan untuk memantau pelaksanaan UU Otsus Papua. Berbagai rekomendasi untuk pembangunan Papua di jangka panjang sedang disiapkan oleh Tim ini, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua," tandas Bamsoet. (im/detik)