DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut program desa antikorupsi berjalan baik. Berdasarkan hal itu, KPK berencana membuat program kabupaten, kota, dan provinsi antirasuah.

"Tahun ini kita berupaya untuk mewujudkan 22 Desa Antikorupsi di 22 provinsi. Tahun depan dilanjutkan program kabupaten dan kota antikorupsi, kemudian provinsi antikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (18/8/2023). 

Menurut Alex, program itu diwacanakan pada 2024. Dia menyebut KPK harus melanjutkan penataan sistem antirasuah setelah tahapan desa berhasil.

Alex menjelaskan program desa antikorupsi dibangun demi memberdayakan masyarakat untuk memahami bahaya tindakan kotor tersebut. Implementasi pendidikan, dan pencegahan dikuatkan oleh tim yang dikirim KPK. 

"Agar tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pribadi," ucap Alex.

Program desa antikorupsi juga bisa membuat pendanaan dari pemerintah pusat tepat sasaran. Kesejahteraan masyarakat juga diyakini bisa meningkat. 

"Anggaran desa bisa digunakan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa," ujar Alex.

Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto menyebut program itu telah memberikan dampak positif bagi perbaikan sistem pemerintahan di desa. Salah satunya terkait pengelolaan anggaran. 

"Kemudian juga orang-orang yang mencoba, oknum-oknum, organisasi, dan sebagainya, tidak berani lagi, yang dulu sering menakut-nakuti, mereka sudah enggak berani lagi," kata Kumbul.