DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menyusun rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) terkait dengan pengamanan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Pemilu 2019. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti saran dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi.

"Patut diapresiasi Saran BSSN agar KPU menyusun serangkaian sistem menghadapi bencana," kata pakar keamanan siber Pratama Persadha, yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC), seperti dikutip Antara. "Apalagi, sepanjang 2018 begitu banyak bencana alam menimpa Indonesia sehingga penyelenggara pemilu ini perlu mengantisipasinya."

Sebelumnya, Djoko Setiadi merekomendasikan sejumlah langkah untuk pengamanan teknologi informasi. Hal ini diungkap dalam Rapat Kerja Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kewaspadaan dan Pemantapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/2).

Djoko Setiadi juga memandang KPU perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait serta menerapkan tanda tangan elektronik.

Ia mencontohkan berbagai kasus serangan siber terkait dengan pelaksanaan pemilu yang pernah terjadi di berbagai negara, seperti serangan siber oleh peretas Cyberkut di Ukraina pada tahun 2014 yang menembus website "central election commission" dan memanipulasi hasil pemilu.

Sebelumnya, di Indonesia, serangan siber terhadap pelaksanaan pemilu pernah terjadi pada tahun 2004 saat website KPU pernah diubah tampilannya.(Antara/eks)