Sekjen BPP PISPI, Kamhar Lakumani. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Produksi pupuk NPK Indonesia masih terbilang minim dibandingkan dengan kebutuhannya, yakni hanya mampu memproduksi 3,5 juta ton NPK dari kebutuhan nasional sekitar 8,6 juta ton. Artinya sekitar 74% atau 6,3 juta ton pupuk NPK lainnya harus impor.

Dari jumlah tersebut sebagian besar pupuk NPK diproduksi Pupuk Indonesia Group. Namun, pabrikan swasta lain tetap memiliki kontribusi untuk memproduksi pupuk NPK di Indonesia. 

Penyebab minimnya produksi pupuk NPK atau Nitrogen Fosfor dan Kalium dalam negeri karena Indonesia kekurangan fosfor serta kalium, sehingga tidak bisa memproduksi sendiri. Sedangkan untuk bahan baku urea yakni nitrogen, RI memiliki sumberdaya yang cukup melimpah.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Kamhar Lakumani mengatakan bahwa penyebab utama krisis pupuk yang alami masyarakat adalah masih banyaknya mafia pupuk bermain. Ini disebabkan distabilitas harga antara pupuk subsidi dan pupuk industri yang membuat celah dan menjadi permainan mafia pupuk. 

"Mafia pupuk masih bermain, masyarakat yang kena dampaknya," kata Kamhar Lakumani kepada Reporter Dialeksis.com, Selasa (14/3/2023).

Kamhar Lakumani menambahkan penyebab lainnya yaitu Persoalan data. Saat ini, untuk audit data belum betul-betul akurat walaupun sudah ada mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sehingga kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan data yang ada.

"Data yang ada belum sesuai realisasi dan kenyataan yang didapati oleh petani di Lapangan," ujarnya. 

Kamhar Lakumani menambahkan bahwa Mekanisme pendistribusian sendiri juga menjadi persoalan yang berulang kali ada dari dulu juga begitu. 

Menurutnya, Masalah pupuk itu selalu ketika musim tanam pasti pupuk tidak ada. Pastinya yang menjadi persoalan untuk yang jenis subsidi. 

Katanya, jika masih ada disparitas harga antara subsidi dengan industri dipastikan selalu terjadi permainan.

"Mekanisme inilah yang harus dibuat pas supaya tidak ada kebocoran dan penyelewengan," pungkasnya.