DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kembali lagi di tengah publik Indonesia terbahas status Gibran Rakabuming Raka antara masih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau bukan. 

Hingga berakhirnya Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terjawab secara resmi oleh pimpinan tertinggi PDIP secara sah soal status Gibran. 

Hanya ucapan lisan yang dikatakan oleh kader di pengurus partai berlambang banteng tersebut, seperti Hasto sebagai Sekjen PDIP dan FX Rudi, tidak ada bukti tertulis secara dokumen yang menyatakan secara transparan dan akuntabilitas bahwa Gibran itu bukan lagi sebagai kader PDIP. 

Sebelumnya, jauh hari telah dikatakan oleh Pengamat Politik dan Keamanan Aceh Aryos Nivada, ketidakjelasan status Gibran menjadi pertanyaan serius terkait sikap politik PDIP dalam Pilpres 2024. 

Menurut Aryos, kemungkinan ini strategi main aman yang dijalankan oleh PDIP. Dengan tidak mengumumkan status Gibran secara resmi, PDIP dapat mengklaim kemenangan apabila Gibran memenangkan Pilpres. Ini mencerminkan kehati-hatian partai untuk menghindari kesalahan fatal.

"Padahal beberapa kader PDIP yang dipecat seperti Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, mereka statusnya diumumkan secara sah oleh partai. Namun, dalam kasus Gibran, pengumuman tersebut tidak terjadi, dan ini menciptakan kebingungan," ujar Aryos.

Menurutnya, jika status Gibran tidak dinyatakan secara resmi, maka publik sah-sah saja menilai bahwa Gibran itu masih berstatus kader PDIP, sehingga publik menilai PDIP memainkan politik 2 kaki untuk ambil zona nyaman.

Lalu pasca Pilpres, kembali diusik oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun menyebut Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP karena telah berseberangan dalam Pilpres 2024.

Menjawab kepastian itu, menurut Aryos, PDIP perlu memperjelas secara resmi soal status Gibran sehingga ke depan jelas posisinya manakala sudah berstatus wakil presiden.  

"Jangan sampai manuver dari kader PDIP membuat ricuh stabilitas politik, usai Pilpres banyak agenda besar bangsa dan negara harus diurus pasca terpilihnya presiden baru," jelas Aryos.