Longmarch ke KPU, PKS Jadi Parpol Pertama Daftarkan Caleg 2024
Font: Ukuran: - +
Foto: Ist
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi kantor KPU RI untuk mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg). PKS menjadi partai pertama yang mengajukan nama-nama bacaleg ke KPU.
Pantauan di lokasi, Senin (8/5/2023), PKS tiba di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat pukul 09.55 WIB. PKS datang dengan menampilkan karnaval budaya.
Tampak marching band berada di barisan depan rombongan. Mereka juga terlihat membawa atribut berupa bendera PKS.
Mereka berjalan kaki dari Taman Suropati ke KPU. Long march tersebut dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Hadir pula Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy dan Bendum PKS Mahfudz Abdurrahman serta jajaran pengurus PKS lainnya. Selain itu, ada pula kalangan buruh dan komunitas ojol dalam iring-iringan itu. .
"Hari ini alhamdulillah kita tanggal 8 PKS nomor 8 mendaftarkan menjadi peserta pertama dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Syaikhu dalam sambutannya.
"Mudah-mudahan ini bagi kita menjadi penyemangat bahwa PKS siap menyongsong demokrasi 2024 dan tentu kita harus terus berikhtiar, kerja keras dengan terus menyapa masyarakat, yang terus kita panjatkan, kumandangkan doa terbaik kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mmberikan kemudahan kepada PKS di tahun 2024," sambungnya.
Sementara itu, Habib Aboe mengatakan sudah ada 580 calon yang terdaftar di Silon. Mereka terdiri dari wakil perempuan dan kaum milenial.
"Alhamdulillah saya laporkan dari 580 calon kita sudah terdaftar dan masuk ke sistem KPU. 208 wanita, artinya 35,9 persen dan juga ada wakil-wakil milenial," ujarnya.
"Saya laporkan juga DPW mendaftar ada 25 DPW dan sisanya insyaallah sampai tanggal 14, tinggal 364 sampai tanggal 14. Insyaallah berkat doa bersama sampaikan kesiapan kami," ujarnya. [Detik]
- Bertemu Koalisi Perubahan, Anies Bahas Harapan Rakyat dan Tegaskan Cawapres dari Internal Koalisi
- KIP Banda Aceh Sosialisasikan Pendaftaran Pemilih pada Pemilu 2024
- Jelang Pemilu 2024, Lemhannas Rancang Enam Strategi Tangkal Disrupsi Informasi
- LSM MaTA Merekomendasikan Pemerintah Aceh Evaluasi Pejabat BPKS dan RSUDZA