Mahfud MD (foto: Instagram @mohmahfudmd).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan pandangannya mengenai arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya masih memberikan harapan bagi masyarakat dalam isu kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. 

Melalui unggahannya yang dilansir media dialeksis.com, di akun Instagram @mahfudmd pada Minggu (3/11), Mahfud menyatakan, “Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.” 

Pernyataan ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yang merespons dengan beragam pandangan terkait pemerintahan Prabowo.

Dalam unggahan tersebut, Mahfud turut menyoroti pidato terbaru Prabowo di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang mengimbau para pejabat, termasuk anggota DPR dan DPRD, untuk membatasi studi banding ke luar negeri. 

Prabowo menilai bahwa banyak permasalahan sudah dipahami dan bisa diselesaikan tanpa perlu kunjungan berlebihan.

Mahfud mengungkapkan pengalamannya selama menjabat di pemerintahan, di mana ia sering kali menyaksikan kedutaan besar Indonesia di luar negeri mengalami beban berat dalam melayani rombongan kunjungan kerja.

 “Saat saya di pemerintahan, sering kali pegawai kedutaan besar RI mengeluh karena hampir setiap saat ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, dan lembaga negara yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Satu rombongan belum pulang, datang lagi rombongan lain yang harus dilayani secara protokoler,” kenang Mahfud.

Menurut Mahfud, meski kunjungan kerja ini sah secara aturan, namun urgensinya sering kali dipertanyakan. Ia mengingat saat dirinya masih di DPR, di mana pansus sebuah RUU pun mendapat jatah studi banding ke luar negeri meskipun tak selalu relevan. 

"Ini melelahkan KBRI dan mereka sering mengeluh secara halus,” ujarnya.

Mahfud menyarankan agar pemerintah lebih ketat dalam mengatur hak kunjungan kerja pejabat, dengan berupaya mengurangi frekuensi studi banding yang dianggap kurang produktif. 

“Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini, tapi sering kali ada alasan pembenaran dari lembaga politik tertentu. Presiden dan pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, perlu memelopori pengaturan kembali tentang ini,” tegas Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut memicu berbagai respons di Instagram. Banyak warganet yang memberikan dukungan atas kritik Mahfud terhadap kebiasaan studi banding dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat. 

Beberapa di antaranya menyampaikan dukungan dan harapan agar pemerintah lebih bijaksana dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan dinas.

Seorang pengguna Instagram dengan akun @farisharsoyo berkomentar, “Kunker itu bahas permasalahan cuma beberapa jam aja, selebihnya rekreasi.” Sementara itu, akun @arisprasetyaign menulis, “Mantap Prof, teruslah memberi kritik membangun tanpa tendensi lain. Kami bangga dengan Prof.” 

Akun @yp.golf turut menambahkan bahwa rapat dinas di luar kantor sering kali menghabiskan anggaran besar, meski bisa dilakukan di kantor. “Perjalanan dinas atau rapat di hotel memboroskan uang negara, padahal bisa dilakukan di kantor saja,” tulisnya.

Di sisi lain, akun @gempita_warna menyampaikan harapan agar Mahfud bergabung dalam pemerintahan Prabowo, mengingat kedekatannya dengan visi-misi Presiden. “Pak Mahfud, saya tidak meragukan nasionalisme Bapak. Jika visi-misi sudah sama dengan Pak Prabowo, alangkah bijaknya jika mengesampingkan ego demi kepentingan bangsa dan negara,” tulisnya.