DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya adalah membasmi mafia tambang. 

Menurutnya, masalah ini menjadi kompleks karena banyak mafia tambang yang dilindungi oleh preman dan bahkan beberapa pejabat.

Mahfud MD menyoroti praktik ilegal yang dilakukan oleh kelompok mafia tambang di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk penambangan ilegal, penyelundupan mineral, dan penghindaran pajak. Kelompok mafia tambang ini seringkali menggunakan kekerasan dan ancaman untuk melindungi kepentingan mereka dan mengintimidasi pihak yang berusaha menghentikan kegiatan ilegal mereka.

"Mafia tambang karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan back up dengan pejabat," ujarnya dalam kanal Youtube Podcast Sekretariat Presiden, dikutip pada Kamis (1/6/2023).

Mahfud mengakui dengan adanya campur tangan pejabat tersebut membuat penyelesaian masalah di sektor pertambangan menjadi lebih rumit. Tapi bukan berarti permasalahan dibiarkan begitu saja.

"Kadang-kadang kita mau nyelesain masalah, dibeking sama pejabat, dibeking ini dan itu. Nah itu tidak takut juga, tapi kan nggak enak kalau saya bilang ke orang yang penting itu 'jangan back up gitu dong' dan ke atasannya dan seterusnya," jelasnya.

Kondisi itulah yang melatarbelakangi Mahfud kerap kali mengungkapkan permasalahan di media sosial dan menjadi viral dibandingkan duduk bersama. Sebab, dengan melibatkan publik, pejabat yang bermasalah tak bisa lagi membantah.

"Nah itu saya itu rumit menyelesaikannya, itu sebabnya daripada saya bicara berbisik berdua untuk menyelesaikan masalah, lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar," imbuhnya.

Ia mencontohkan salah satu kasus yang langsung dibicarakan ke publik adalah ketidakwajaran harta pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo sejak 2012, namun tak kunjung selesai.

"Nah yang begitu-begitu itu kadang kalau, bukan saya ingin orang tahu, karena begitu saya ngomong dukungan publik mengalir, dan dukungan publik mengalir, maka dia nggak bisa menolak," pungkasnya.