DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tak ambil pusing soal kritik yang dilayangkan soal Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama yang menyebut anggota Dewas adalah All The President's Man.

Mahfud mengatakan di Indonesia sudah lumrah semua selalu disalahkan. Seperti soal Dewas KPK yang dikritik meski tak dipilih oleh DPR pada periode pertama ini.

"Di Indonesia apa-apa selalu disalahkan. Dulu (diminta) jangan dipilih DPR karena politik, main mata dan sebagainya. Sekarang sesudah dipilih Presiden dikritik lagi, katanya orang Presiden semua," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (22/12).

Menurutnya, segala sesuatu baiknya dikembalikan ke undang-undang. Seperti saat ini di mana mandat UU KPK Dewas KPK untuk periode pertama ditunjuk langsung oleh presiden.

Dia menilai protes itu merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Akan tetapi, protes itu tak bisa menghentikan ketetapan UU. Proses kenegaraan menurutnya harus terus berjalan di tengah kritik.

Ia menyebut dalam sebuah negara demokrasi hal yang wajar jika ada kritik. Mahfud juga mengatakan kritik dan protes itu penting. Ia menyebut dua orang yang kerap melayangkan protes soal Dewas KPK yakni Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar.

"Ini namanya demokrasi, untung kita punya orang seperti Ray Rangkuti dan Haris Azhar (aktivis). Selalu mau protes karena protes itu penting," kata Mahfud.

Presiden Jokowi baru saja melantik lima anggota Dewas KPK bersamaan dengan pimpinan baru KPK periode 2019-2023 pada Jumat (20/12).

Dewas KPK yang ditunjuk Jokowi terdiri dari sejumlah tomo yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Harjono, Syamsuddin Haris, dan Artidjo Alkostar. (Im/CNNIndonesia)