DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri menganggap sejumlah elite politik tengah bermanuver untuk menggalang dukungan amendemen UUD 1945.

"Presiden Jokowi sendiri sudah membantah isu amendemen UUD 1945 untuk mengakomodasi ambisi kekuasaan jangka pendek. Namun, manuver sejumlah elite politisi untuk menggalang dukungan bagi amandemen UUD terbaca jelas. Masyarakat sudah banyak protes," ujar Salim dalam keterangannya, Selasa (31/08/2021).

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 berdampak pada sistem politik di beberapa negara. Sejumlah negara disebutnya memilih mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, misalnya, dengan melakukan amendemen untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar.

Berkaca dari itu, Salim menilai pemerintah Indonesia pun perlu memperhatikan kepentingan publik di tengah pandemi Covid-19.

"Pada konteks ini diperlukan kebijaksanaan dan komitmen yang kuat dari para pemimpin negara pada konstitusi dan prinsip demokrasi," tuturnya.

Wacana perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menggaungkan kembali rencana amendemen UUD 1945 di Sidang Tahun MPR pada 16 Agustus 2021 silam. (CNN ind)