Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Situasi langkanya minyak goreng yang ditunjukkan dengan rebutannya warga terutama ibu rumah tangga di berbagai toko perbelanjaan minyak goreng kini sudah mulai mencoreng wajah negara Indonesia. 

Hal itu dikatakan oleh Anggota DPR RI Komisi IV, Andi Akmal Pasluddin. Pernyataan Akmal ini bukan karena tidak berdasar mengingat Indonesia sebagai produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Namun masyarakatnya kesulitan minyak goreng. 

Menurut politisi PKS itu, pada tahun 2020, Indonesia sempat memproduksi minyak sawit sebesar 5,24 juta ton pada Oktober 2020 dengan besaran konsumsi hanya 1,5 juta ton. Meski setahun kemudian pada Oktober 2021, turun 15,8%, dimana produksi minyak sebesar goreng 4,41 juta ton, tapi konsumsi masih konstan sekitar 1,5 juta ton.

“Bagaimana dunia tidak memandang miring dengan situasi negara kita, dengan kelimpahan pangan pada komoditas minyak goreng, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan produk ini. Ini kan sudah menjadi ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi. Tidak ada alasan negara ini kekurangan minyak goreng, tapi situasi wajah negara kita sangat miris pada tata kelola komoditas minyak goreng ini”, ketus Akmal sebagaimana dilansir lam Fraksi PKS.

Akmal mengatakan, komoditas pangan strategis ini mesti dipacu untuk dapat diproduksi dalam negeri sehingga kualitas dapat terjaga karena sifat kadaluarsanya yang cepat, dan harganya dapat dikendalikan dengan instrumen kebijakan negara. 

Ia mencontohkan seperti beras, gula, turunan kedelai (tahu tempe), cabai, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang, jagung dapat dioptimalkan produksi dalam negeri. Sedangkan komoditas lain dengan portofolio lahan pertanian yang ada, negara dapat mendatangkan dari luar.

“Saya tidak anti impor. Tapi mesti ada upaya mengurangi jumlah impor pangan ini agar ada pemberdayaan petani peternak sekaligus memberikan kebutuhan pada masyarakat banyak yang sebagai konsumen. Terkait dengan keseragaman harga, pemerintah perlu memikirkan subsidi transportasi pangan sehingga ada kesamaan harga komoditas pangan antara di desa dan di kota”, saran Akmal.

Berkaitan dengan antrian panjang dan rebutannya minyak goreng di berbagai daerah seperti di pare-pare dan rembang, Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan yang relatif agresif pada penahanan ekspor sehingga stok dalam negeri aman.

Politisi PKS ini mendorong agar setelah kebijakan harga 14 ribu rupiah per liter minyak goreng, mesti di imbangi dengan stok yang cukup.

“Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logika nya dimana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter. Justru yang perlu ditelusuri adalah kondisi sistemik apa yang berkemampuan menimbun minyak goreng dengan jumlah besar sehingga kelangkaan stok di berbagai wilayah dan pertokoan terjadi. Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng,” tutupnya.