Dialeksis.com - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019, alokasi anggaran untuk dana desa naik menjadi Rp 73 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa yang disalurkan saat ini terserap nyaris 100 persen. Eko optimistis, jika dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan Joko Widodo terpilih kembali, maka dana desa bisa kembali dinaikkan.

"Otomatis. Kalau presidennya Pak Jokowi pasti akan dinaikkan lagi (Dana Desa). Ini bukan soal politik, karena jiwanya (Jokowi) membangun desa," ungkap Eko saat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8).

Menurut Eko, dana desa yang disalurkan telah memberikan efek yang positif karena mensejahterakan masyarakat desa. Apalagi, dana tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan juga pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut menurutnya dapat terlihat dari angka kemiskinan yang turun signifikan.

"Kalau kita lihat dari bulan Maret 2017 sampai Maret 2018 terjadi pengurangan kemiskinan di Indonesia 1,82 juta. Tapi yang menarik tahun ini, dari 1,82 juta pengurangan kemiskinan, 1,2 jutanya ada di desa. Kalau di kota 580 ribu saja," jelasnya.

Eko meyakini, bila program dana desa tetap berjalan bahkan ditambah lagi anggarannya, maka angka kemiskinan di desa bakal lebih rendah dibandingkan kemiskinan di kota.

"Kalau akselerasi penurunan kemiskinan di desa ini bisa dipertahankan, otomatis jumlah kemiskinan dalam 7 tahun ke depan di desa akan lebih kecil dibanding di kota dan kita coba pertahankan," tandasnya. (Kumparan)