Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek pergerakan penumpang dan pesawat pada masa arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (12/4/2024). [Foto: Humas Kemenhub]

DIALEKSIS.COM | Tangerang - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek pergerakan penumpang dan pesawat pada masa arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (12/4/2024).

Diketahui, penerbangan saat arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta mencapai titik tertinggi pada H-4 atau 6 April 2024 dengan 1.236 penerbangan (take off dan landing) dan 187.750 penumpang. Sedangkan pasca lebaran (hingga saat tinjauan ini dilakukan) titik tertinggi terjadi pada 11 April 2024 yakni terdapat 843 penerbangan dengan 121.325 penumpang.

“Di sini pergerakan sudah mencapai 1.236 mendekati tahun 2019 sebesar 1.280. Kejutannya adalah jumlah penumpangnya lebih besar. Kalau di Jakarta lebih besar 101% dibandingkan 2019 sedangkan di Bali 104%. Ini tidak mungkin terjadi jika kita tidak melakukan kolaborasi,” ujar Menhub.

Melihat angkat tersebut, jelang puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Minggu (14/4/2024) hingga Senin (15/4/2024) mendatang, Menhub meminta semua pihak kembali berkolaborasi mewujudkan mudik yang berkeselamatan.

“Saya hanya mengingatkan bahwa biasanya arus balik ini masalahnya di bagasi karena jumlah pergerakan yang akan datang hari Senin (15/4) itu pasti melebihi 1.236, saya menduga ini akan sampai 1.250. Jadi semua maskapai harus mempersiapkan diri,” kata Menhub.

Kemudian untuk memaksimalkan pergerakan pesawat, Menhub meminta kepada AirNav Indonesia untuk mengoptimalkan runway ketiga Bandara Soekarno-Hatta runway, dimana runway kedua dan ketiga harus dapat landing bersama-sama.

“Apabila semua instrumen dilaksanakan pergerakan pesawat bisa 110 per jam. Sekarang baru 87 dan menuju ke arah situ. Tapi dengan 87 pergerakan per jam pun sudah bisa mengakomodasi 1.236 sehari, itu luar biasa," ucap Menhub.

Untuk menghindari kepadatan pada arus balik, Menhub menganjurkan pemudik untuk kembali lebih awal. Disamping itu Menhub dan jajaran juga telah mempersiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi apabila kepadatan tetap terjadi.

“Kalau arus balik itu berbeda dengan mudik yaitu sentripetal atau menuju ke satu titik yakni Jakarta, bukan menyebar seperti mudik. Pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasinya. Satu lagi untuk arus balik saya minta Kepolisian lakukan penegakan hukum seperti merazia travel gelap,” tutur Menhub.

Kunjungi JATSC, Menhub Apresiasi Kembalinya FIR Kepri dan Natuna

Pada kesempatan yang sama Menhub juga mengunjungi Jakarta Air Traffic Service Center Bandara Soekarno-Hatta. Menhub mengapresiasi bahwa pasca perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR (Flight Information Region) dengan pemerintah Singapura pada 21 Maret 2024, Indonesia melalui Airnav mengendalikan sendiri ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna yang masuk ke dalam FIR Jakarta.

“Ruang udara Kepri dan Natuna itu sudah dikendalikan dari FIR Jakarta. Selamat untuk Airnav bisa menjalankan amanah itu. Lebih keren lagi, yang mengendalikan itu dari ruang operasional adalah wanita. Top, wanita-wanita Indonesia sangat tangguh,” ucap Menhub.

Sebagai informasi, negosiasi FIR dengan Singapura telah dilakukan sejak 1995. Sejak saat itu, penerbangan domestik dari Jakarta ke Natuna misalnya, harus melakukan kontak navigasi dengan penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau. Sedangkan pada penerbangan internasional misalnya dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus melakukan kontak navigasi penerbangan Singapura untuk setelahnya dilayani AirNav Indonesia. Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani AirNav Indonesia dan tidak perlu ke Singapura.

Menhub mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung selamat, efektif, serta sesuai kepentingan nasional dan memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil berstandar internasional. Menhub optimis, pengalihan FIR akan berdampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hal penerimaan negara. Sebab, Indonesia akan mulai menikmati peningkatan pendapatan negara dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberlakukan pada daerah tambahan FIR Jakarta tersebut.[*]