DIALEKSIS.COM | Palu - Gempa dan Tsunami yang terjadi Di Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya juga melumpuhkan aparat Pemprov Sulteng dan Pemda Kabupaten terdampak, dalam kunjungannya pada Rabu kemarin Jokowi meminta agar Menko Polhukam menggerakkan kembali roda pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat korban terdampak.

"Aparat harus mulai aktif agar masyarakat merasa tenang dan pelayanan berjalan normal kembali" ujar Wiranto.

Pada Kamis pagi Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan para pejabat dari seluruh SKPD Pemprov Sulteng yang dipimpin langsung Gubernur Sulteng .

Wiranto pada rapat perdana di Kantor Gubernur memberikan pengarahan bahwa

dalam penanganan bencana, kepala daerah bertanggungjawab melaksanakan berbagai kegiatan penanganan bencana dengan dibantu pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan masalah bencana dengan supervisi ketat dari pusat. Bahkan presiden sendiri turun langsung untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibahas dalam Ratas beberapa hari lalu " tegas Wiranto.

Menko Polhukam menegaskan bahwa Para pimpinan daerah adalah panutan rakyat, harus memberikan pengayoman dan ketauladanan menghadapi musibah dengan sabar tidak panik membangun kebersamaan seluruh warga masyarakatnya.

"Kehadiran para pemimpindan aparatur di tengah masyarakat akan memberikan ketenangan dalam melewati ujian bencana ini" ujar Wiranto.

Wiranto juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pemda dalam rangka menormalisasikan kondisi daerah dalan rangka mempercepat proses pemulihan.

"Segera pulihkan pusat-pusat perekonomian agar kehidupan berjalan normal. Apabila ada kekhawatiran muncul penjarahan maka aparat kepolisian dan TNI akan melakukan pengawalan" tambah Wiranto.

Dalam arahannya Wiranto juga menegaskan agar aparat pemda selalu bekerjasama dengan petugas dari pusat serta Satuan tugas daerah yang terus melakukan tugas tanggap darurat.

Terkait dengan adanya kasus penjarahan Wiranto mengungkapkan bahwa walaupun ada hal itu sangat kecil dan didorong oleh kepanikan warga karena ketiadaan makanan. Oleh karena itu pemerintah akan memobilisasi bantuan pasokan makanan agar masyarakat dapat tenang dan otomatis penjarahan tidak akan terjadi.

(Humas Kemenkopolhukam)