DIALEKSIS.COM | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna setelah kapal China masuk dalam wilayah RI. Mahfud menyebut peningkatan patroli itu bukan untuk berperang.

"Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Mahfud menyatakan pemerintah akan selalu menjaga kedaulatan RI. Menurut Mahfud, peningkatan patroli di wilayah perairan Natuna itu juga merupakan bagian dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI.

"Itu sudah hak sah kita tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan China baik," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa pemerintah sudah menyampaikan sikap jelas kepada pemerintah China terkait pelanggaran kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia. Retno menyatakan China harus mematuhi UNCLOS 1982.

"Kami ingin Tiongkok mematuhi hukum Internasional termasuk di UNCLOS," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tak akan mengakui Sembilan Garis (klaim atas sembilan titik imaginer) China di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa masalah kedaulatan tak bisa dikompromikan.

"Hak berdaulat kita sudah jelas, sudah sesuai dengan hukum internasional UNCLOS, kita hanya ingin RRT sebagai anggota dari UNCLOS untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS," ujarnya. (Im/CNNIndonesia)