DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan ada 555 ribu URL atau kanal yang dideteksi menyebarkan hoaks dan provokasi terkait kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Sampai kemarin sudah ada 555 ribu URL, yakni kanal yang digunakan untuk menyebarkan hoaks. Paling banyak Twitter," katanya di Jakarta, Selasa malam, 3 September 2019.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers terkait "Perkembangan Arus Informasi Papua" di Kantor Kemenkominfo.

Dari 555 ribu URL itu, kata dia, ada lebih dari 100 ribu akun asli yang melakukan "posting" dan "mention", baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

"Ada internasional. Banyakan dari dalam negeri. Tetapi, ada 20 lebih, saya mengatakan belum tentu warga negara tersebut, tetapi dari negara tersebut. Ada salah satu negara di Eropa," kata Rudiantara.

Ia mengatakan beragam berita hoaks yang disampaikan kanal-kanal tersebut, mulai sekadar berita yang disinformatif hingga berita yang bertujuan menghasut dan mengadu domba.

"Beritanya macam-macam. Disinformasi masih rendah sifatnya, namun kalau sudah menghasut, mengadu domba, sudah keterlaluan," katanya.

Kemenkominfo, kata dia, sudah melakukan penindakan di dunia maya, sementara penindakan di dunia nyata merupakan kewenangan kepolisian.

Rudiantara mengimbau masyarakat untuk membantu menangkal hoaks dengan tidak menyebarkannya jika mendapatkan informasi semacam itu.

"Kembali ke kita semua. Jangan forward, hapus. Kita kan rugi dapat hoaks, informasinya enggak benar kita rugi, yang kedua rugi pulsa," katanya.

Pada kesempatan itu, hadir Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) TNI Hinsa Siburian.

Namun, Wiranto dan Moeldoko meninggalkan lokasi sebelum konferensi pers tentang penyebaran hoaks terkait kerusuhan di Papua itu, dimulai sehingga Rudiantara yang menyampaikan pernyataan kepada wartawan, didampingi Hinsa Siburian. (im/tempo)