Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan penyediaan rumah yang inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat. Salah satunya, tingkat penyaluran kredit perumahan rakyat (KPR) yang masih rendah.

"Masih rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan negara-negara lain, (yaitu) hanya sekitar 2,9 persen," kata Basuki dalam webinar Housing Forum, Kamis (14/10/2021). 

Melihat hal itu, pemerintah menggalakkan program Sejuta Rumah sejak 2015 guna mempercepat hunian layak bagi masyarakat.

Basuki mengklaim program ini telah membangun 4,7 juta unit rumah di seluruh penjuru Tanah Air selama periode 2015-2019.

Tahun lalu, pemerintah berhasil membangun 965 ribu unit rumah. Sementara, tahun ini, PUPR telah membangun 763 ribu unit rumah hingga September 2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah rumah tangga yang layak huni menjadi 70 persen. Angka ini naik dibandingkan sebelumnya yakni 56 persen.

Menurut Basuki, industri properti tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga berdampak positif bagi ekonomi selama pandemi.

"Lebih dari 147 industri ikut serta dalam menggerakkan pembangunan perumahan," ujarnya.

Ia pun mendorong agar sektor ini terus bergairah. Salah satunya dengan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) sebesar 100 persen bagi rumah di bawah Rp2 miliar.

Insentif pajak sebesar 50 persen juga diberikan kepada properti yang memiliki harga jual di kisaran Rp2 miliar-Rp5 miliar.

Basuki mengimbau kepada para pengembang untuk terus menghadirkan hunian berkualitas yang sesuai dengan standar, tidak terkecuali perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  (CNN Indonesia)