Ilustrasi logo organisasi OCCRP. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penilaian yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menuai pertanyaan dari sejumlah pihak dan dinilai tidak memiliki dasar ilmiah. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago, menyoroti penggunaan metode polling melalui Google Form yang dianggapnya tidak layak.

"Berdasarkan informasi yang saya pelajari, metode yang digunakan OCCRP tidak berdasarkan data hukum dan fakta yang valid. Pendekatan polling menggunakan Google Form jelas tidak ilmiah," ujar Faisyal dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa untuk menilai fenomena besar seperti korupsi, diperlukan analisis mendalam serta data yang valid dan terpercaya. Faisyal juga mempertanyakan indikator yang digunakan oleh OCCRP hingga menghasilkan kesimpulan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah tokoh dunia lainnya masuk dalam kategori pemimpin diktator dan korup.

"OCCRP tampaknya menggunakan indikator yang mereka susun sendiri terkait definisi korupsi. Jika setiap lembaga bebas menyusun variabel-variabelnya tanpa acuan yang jelas, maka konsep-konsep yang dihasilkan akan bias dan berpotensi keliru," kata Faisyal.

Lebih lanjut, Faisyal menyoroti tidak adanya tokoh dari Amerika Serikat dalam daftar tersebut. Menurutnya, sejarah mencatat bahwa pemimpin dari AS, khususnya selama invasi ke Irak, bertanggung jawab atas hilangnya banyak hak asasi manusia. Namun, tidak ada satupun yang disebut sebagai diktator atau pemimpin terkorup.

Sebagai informasi, studi dari jurnal The Lancet mencatat sekitar 655.000 warga Irak tewas hingga tahun 2006 akibat invasi AS. Sementara itu, data dari Institut Watson untuk Urusan Internasional dan Publik Universitas Brown menyebut sekitar 200.000 warga sipil tewas akibat kekerasan langsung selama invasi. Invasi ini dipimpin oleh Presiden AS George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2003.

"Laporan OCCRP ini patut diduga dimanfaatkan oleh sejumlah politisi yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerangnya. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada kekurangan dalam kepemimpinan Jokowi selama dua periode," ujar Faisyal. Ia menambahkan bahwa pemberitaan tersebut digunakan sebagai senjata politik untuk menyudutkan Jokowi.

Sebelumnya, OCCRP merilis daftar lima pemimpin dunia yang menjadi finalis terkorup. Nama Jokowi termasuk dalam daftar tersebut bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Menurut keterangan di laman resmi OCCRP, nominasi ini diperoleh dari pembaca, jurnalis, juri, dan jaringan OCCRP secara global. Tokoh yang akhirnya dinobatkan sebagai 'Corrupt Person of the Year' adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad, yang telah berkuasa selama lebih dari dua dekade, dinilai menjalankan rezim dengan kekuasaan terpusat, membungkam suara-suara kritis, dan menggunakan kekuatan negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Setelah digulingkan oleh oposisi, Assad dilaporkan melarikan diri ke Moskow, Rusia.