DIALEKSIS.COM | Jakarta - Politik identitas disebut tidak bermakna buruk bila diterapkan dengan baik. Bahkan, politik identitas justru bisa mempererat persatuan.

"Jadi tidak ada yang salah sebetulnya sampai situ," kata peneliti ahli utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/2023).

Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ itu mengatakan politik identitas mengacu pada sebuah alat politik satu kelompok. Mulai dari etnis, suku, budaya, hingga agama.

"Untuk tujuan tertentu misalnya bentuk perlawanan atau menunjukkan jati diri. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan," ujar dia. 

Meski begitu, penggunaan politik identitas ibarat pedang bermata dua. Penggunaan yang keliru justru bisa menimbulkan perpecahan.

"Serta pola-pola intoleransi seperti kekerasan verbal, fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan," papar Siti.

Siti mencontohkan penggunaan yang keliru seperti menggoreng isu agama di pemilihan umum (pemilu). Tindakan itu mesti diwaspadai karena bisa merusak demokrasi Indonesia. 

"Sebab demokrasi tidak menjadi katalisator kemajemukan, tapi seolah mempermasalahkan kemajemukan itu sendiri dan tidak menjadi kekuatan," ucap dia.

Siti mengingatkan Indonesia adalah negara yang beragam. Hal itu dibuktikan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 

"Seharusnya hidup berdampingan adalah yang kita ciptakan, bukan menjadi alat disharmoni dalam masyarakat. Ini keterlaluan," tegas dia.