DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah bersama DPR RI dan Penyelenggara Pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Hal itu dikatakannya usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon  II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/04/2019).

Diantara hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antara jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.

"Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Syuhada Kusuma Bangsa tersebut.

"Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah Pilpres dan Pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu," ungkap Tjahjo.

Diungkapkan Tjahjo, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh Anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

"Saya kira DPR RI yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara Pemerintah dengan KPU, dengan elemen-elemen penggiat demokrasi termasuk kita libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya termasuk  e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan," papar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib yang ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target Pemerintah.

"Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen," ungkap Tjahjo. (Puspen Kemendagri)