DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial (Bansos) agar tepat sasaran. Pemerintah pun meminta masyarakat tak ragu melaporkan jika ada penyelewengan penyaluran bansos.

Menteri Komunikasi dan Informasi RI Johnny G. Plate mengatakan, kendati pemerintah melakukan upaya meminimalisasi penyimpangan, partisipasi aktif publik dalam pengawasan tetap diperlukan untuk mengawasi proses distribusi.

Selama proses distribusi bansos sendiri, kata Plate, pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan antikorupsi. Sinkronisasi data dan peningkatan akurasi, misalnya dilakukan dengan meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

Inovasi lainnya juga dilakukan pemerintah untuk mencegah risiko penyelewengan, seperti inovasi terkait mekanisme penyaluran di lapangan dengan menyalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bank Himbara.

Pengawasan bansos juga dilakukan KPK dengan memprakarsai aplikasi JAGA.ID. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos termasuk mencari informasi tentang bansos dan Covid-19.

Sementara itu, Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengungkap, lembaganya meminta segenap pihak untuk tidak memanfaatkan situasi pandemi demi keuntungan pribadi atau membuat kebijakan merugikan masyarakat.

KPK akan meneruskan keluhan yang diterima melalui platform tersebut kepada kementerian atau pemda terkait dan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat.

Selain itu pelibatan petugas RT/RW, desa/kelurahan juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan karena unsur personel tersebut yang menjadi ujung tombak, berhadapan langsung dengan masyarakat, dan memahami situasi di lapangan. (CNN Ind)