Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan diskon 50 persen biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. [Foto: dok. KESDM]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan diskon 50 persen biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Kebijakan ini akan berlaku mulai Januari hingga Februari 2025 dan ditargetkan menjangkau 81,42 juta pelanggan, termasuk daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai bentuk stimulus untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

“Itu kan tarif listrik diskon 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Ini sebagai stimulus bantalan ketika kenaikan PPN,” ujar Bahlil dalam keterangannya, melansir laman ESDM pada Sabtu (28/12/2024).

Kenaikan PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan ini sedang dalam tahap penyusunan. PT PLN (Persero) akan segera menjelaskan teknis pelaksanaannya, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar, setelah regulasi tersebut rampung. Selama masa pemberian diskon, PLN diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan Pemerintah.

Diskon listrik ini menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, yang dirancang untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menciptakan keadilan ekonomi dengan semangat gotong royong.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini dengan bijak untuk meringankan beban ekonomi mereka di tengah situasi yang penuh tantangan. [*]