DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah membuka kesempatan bagi 400 ribu lulusan SLTA dari keluarga tidak mampu untuk kuliah melalui kartu Indonesia pintar (KIP). Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih, mengatakan siswa yang mendaftar KIP kuliah tidak dipungut biaya untuk ikut ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang menjadi syarat seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN).

“Pendaftaran KIP kuliah tidak hanya untuk SNMPTN, tetapi juga SBMPTN. Siswa yang memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah tidak dipungut biaya untuk pendaftaran UTBK-SBMPTN 2020,” ujar Nasih di Jakarta, kemarin. Pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara mandiri pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id mulai 2 Maret.

Bagi siswa yang mengikuti SNMPTN, diminta untuk melakukan pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliah di portal LTMPT melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Pengisian data nomor pendaftaran KIP kuliah di portal LTMPT dapat dilakukan dengan cara login ke laman https://portal.ltmpt.ac.id menggunakan akun LTMPT yang sudah dimiliki. Kemudian, pilih menu pengisian data nomor pendaf­taran KIP kuliah dan isikan nomor pendaftaran KIP kuliah yang telah dimiliki.

Siswa yang sudah melakukan pendaftaran SNMPTN sampai dengan memilih program studi dan belum finalisasi, diharuskan melakukan finalisasi dan cetak kartu tanda peserta SNMPTN 2020, pada 2-31 Maret 2020. “Bagi siswa yang belum melakukan pendaftaran, dipersilakan melakukan pendaf­taran sampai proses finalisasi dan cetak kartu tanda peserta SNMPTN 2020 pada 2 Maret hingga 31 Maret 2020,” ujar Nasih.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau kepada para siswa SMA/SMK/sederajat yang akan lulus sekolah atau calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk segera mendaftar KIP kuliah. “Ada sekitar 400 ribu KIP kuliah. Jumlah tersebut termasuk KIP kuliah reguler ataupun KIP kuliah afirmasi,’’ terang Setditjen Pendidikan Tinggi Paristiyanti, pekan lalu.

Perluasan akses

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar, menjelaskan program KIP kuliah merupakan salah satu program prioritas pemerintah.  “Akses sampai ke perguruan tinggi. Tidak hanya bagaimana dia bisa meningkatkan kompetensi akademik, tapi juga paling tidak harapannya ke depan apalagi menjadi prioritas adalah program vokasi. Tentunya hal ini niat pemerintah bagaimana anak-anak yang berasal dari keluarga miskin bisa terangkat dan memutus mata rantai yang menjadi masalah,’’ ungkapnya.

Menurut Kahar, pemegang atau penerima program Indonesia Pintar saat di SMA, MA, atau SMK tahun ini yang akan lulus sekitar 3,7 juta siswa. Dari jumlah tersebut terdapat 1,1 juta penerima program Indonesia Pintar.

“Dari 1,1 juta walaupun mungkin tidak semua akan kuliah, paling tidak ini sudah menjadi sasaran utama, ditambah lagi waktu dia SMA tidak sempat memperoleh program Indonesia Pintar karena banyak hal mungkin luput dari pendataan. Ini adalah alternatif yang lain karena sebenarnya sama,’’ jelasnya. (Im/Mediaindonesia)