Dimas P Wardhana, Ketua Hubungan Luar Negeri FSP FARKES REFORMASI - KSPI yang juga Wakil Sekretaris Jenderal KSPI bidang Infokom. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES REFORMASI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras penembakan yang diduga dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Hal ini disampaikan Dimas P Wardhana, Ketua Hubungan Luar Negeri FSP FARKES REFORMASI - KSPI yang juga Wakil Sekretaris Jenderal KSPI bidang Infokom dalam keterangan tertulis yang diterima dialeksis.com pada Rabu (29/1/2025).

"Kami tidak akan tinggal diam atas penembakan ini. Kami akan melakukan aksi di Kedutaan Besar Malaysia pada Kamis besok tanggal 30 Januari 2025 bersama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh lainnya untuk menuntut penyelesaian kasus ini secara transparan," trgas Dimas.

Pihaknya juga menuntut Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran untuk segera mengambil tindakan yang tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini, karena dalam insiden tersebut, satu orang WNI tewas dan empat lainnya terluka. 

"FSP FARKES REFORMASI dan KSPI menyampaikan 4 tuntutan terkait insiden ini," jelas Dimas.

Pertama, Penyelesaian kasus penembakan WNI di Malaysia secara transparan dan cepat. Kedua, Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan yang tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.

"Ketiga, Perlindungan yang lebih baik bagi WNI di luar negeri, dan yang terakhir, kami menuntut penjelasan yang jelas dari Pemerintah Malaysia tentang insiden penembakan tersebut," sebut Dimas.

Menurut informasi dari Direktur Perlindungan WNI Kemenlub, Judha Nugraha, nota diplomatik yang telah dikirim ke Malaysia belum mendapatkan jawaban secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Malaysia belum serius dalam menangani kasus ini.

"Berdasarkan komunikasi KBRI Kuala Lumpur dengan kepolisian Malaysia, penembakan yang diduga oleh APMM terhadap WNI kita ini masih belum jelas apakah benar melalui jalur ilegal dan WNI tersebut melakukan perlawanan. Kami menuntut penjelasan yang jelas dan transparan tentang insiden ini," lanjutnya.

Dimas mebuturkan bahwa kasus ini menjadi tamparan keras untuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah kepemimpinan Abdul Kadir Karding. 

"Kami menuntut penjelasan tentang antisipasi proses hukum kepada pelaku penembakan dan bagaimana advokasi hukum untuk mendampingi para korban," pungkasnya. [red]