DIALEKSIS.COM | Jakarta - Berdasarkan data yang telah diolah Badan Kepegawaian Negara (BKN), kelulusan CPNS untuk kementerian/lembaga hanya berkisar di angka 4%.

Adapun untuk di tingkatan daerah, angka kelulusan antara 1%-3%. Sebagai informasi, jumlah peserta SKD atau lolos administrasi sekitar 2,8 juta orang.

Hal ini membuat banyak formasi jabatan terancam tidak terisi pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Kondisi ini terjadi karena rendahnya nilai kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD). Hanya sebagian kecil CPNS yang bisa memenuhi passing grade.

Pakar administrasi publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengatakan, banyak faktor yang bisa menyebabkan tingkat kelulusan SKD begitu rendah. Salah satunya kualitas soal yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi.

"Pertama kalau dilihat kualitas soal, kan yang dibuat konsorsium perguruan tinggi. Tapi saya tidak tahu siapa saja yang dilibatkan. Ini mungkin yang buat profesor jadi soalnya canggih-canggih. Tapi tetap hal ini yang bisa mengevaluasi pemerintah terkait pembuatan soal," paparnya.

Kedua, Lina menyebut kualitas lulusan juga bisa men jadi faktor rendahnya kelulusan. Dia menilai mahasiswa saat ini cenderung kurang berjuang keras karena dininabobokan oleh teknologi.

"Kebanyakan Google jadinya copy paste. Bisa jadi mereka tidak paham. Ini kita berbicara persaingan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Walaupun memang Kemeristek Dikti punya standardisasi untuk masing-masing perguruan tinggi, tapi generasi milenial perjuangannya kurang keras, membaca malas. Bisa jadi itu mendukung," ungkapnya.

 Lebih jauh dia melihat ada kemungkinan standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi. Namun karena passing grade tidak ada kenaikan dari seleksi CPNS sebelumnya, Lina menilai kedua faktor sebelumnya cukup memengaruhi.

"Tapi sebenarnya passing grade itu harus disesuaikan degan kebutuhan jabatan. Ada posisi-posisi yang memang bisa memasang standar tinggi. Kalau misalnya Papua pakai standar nasional pasti banyak yang tidak akan lulus. Passing grade tapi harus proporsional," tuturnya.

Terkait dengan kondisi ini, Lina menilai pemerintah harus tetap konsisten dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kalau pemerintah mengubah kebijakan dengan menghapus passing grade, dia khawatir hal ituakan berpengaruh pada kredibilitas pemerintah.

"Kan tidak lucu jika di tengah jalan passing grade diturunkan atau dihilangkan. Masyarakat bisa tidak percaya lagi dengan pemerintah. Selain itu bisa menimbulkan praktik-praktik transaksional. Kalau sudah begitu bisa jadi temuan, korupsi, dan lainnya," katanya.

 Jika pemerintah bertahan dengan kebijakan saat ini, Lina mengaku langkah tersebut akan mengorbankan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk seleksi. Pasalnya dengan banyaknya formasi yang tidak terisi, harus dilakukan seleksi ulang.

"Memang itu risikonya. Pemerintah harus melakukan seleksi lagi tahun depan, bulan Februari, agar tidak terlalu lama formasi kosong," jelasnya. (Okezone)