Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono memaparkan bahwa capai kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua sebesar 5,44 persen pada tahun 2022.

Hal tersebut tak lepas dari kerja keras pemerintah dan otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi di angka 4,94 persen pada juli 2022.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga BBM, gas, dan listrik bersubsidi menjadikan inflasi relatif bisa dikendalikan.

Dengan demikian, kata Edy, konsumsi masyarakat masih tumbuh cukup baik di angka 5,51 persen.

Kondisi tersebut Edy didukung oleh tingginya pertumbuhan ekspor akibat kenaikan harga komoditas serta momentum puasa dan lebaran.

Dia mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada kuartal kedua 2022 menjadikan ancaman resesi urung terjadi di Indonesia.

Kendati begitu, dia tetap mengimbau kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan itu, kata Edy, disebabkan oleh dua aspek, pertama dari sisi moneter, dan kedua fiskal.

Dari sisi moneter sampai saat ini Bank Indonesia belum juga menaikkan suku bunga acuan. Meski demikian, peningkatan giro wajib minimum (GWM) tetap dilakukan. 

Sementara di sisi Fiskal, kata Edy menjelaskan, kebijakan pemerintah menaikkan anggaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia menggunakan Windfall Profit (Keuntungan tak terduga) akibat kenaikan harga komoditas untuk produktif.

Edy mengungkapkan bahwa pemerintah terus mewaspadai potensi naiknya inflasi, terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih diatas 100 US Dollar per Barrel. 

Sebab dari sisi Fiskal, pemberian subsidi energi makin terbatas, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian harga.

Adapun tantangan lainnya, Edy menyebutkan, yakni peningkatan suku bunga yang sudah dilakukan oleh beberapa negara.

Dirinya menilai jika Indonesia tidak melakukan hal yang sama, resikonya akan terjadi aliran modal ke luar atau capital Outflow yang bisa berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. (Wartaekonomi)